Mereka menilai Indonesia rentan tergelincir pada krisis jika tidak ada kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan investor dan menstabilkan anggaran.
Pada Kamis (27/03) pagi nilai tukar rupiah terpantau bertengger di angka Rp16.600 per dolar AS atau turun 18 poin (minus 0,11%).
Para pengamat ekonomi menuturkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebetulnya sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Namun situasinya memburuk pada saat periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di bulan November 2024 hingga Januari 2025, rupiah bergerak di rentang Rp15.826-Rp16.355. Kemudian rupiah sempat menguat kembali, tapi sebulan setelahnya ambruk sampai menyentuh angka Rp16.430.
Puncaknya pada perdagangan Selasa (25/03) rupiah ditutup di level Rp16.622. Angka ini nyaris mencapai level terendah dalam sejarah yaitu Rp16.900 pada 17 Juni 1998.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menjabarkan dari sisi dalam negeri ada kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal pemerintah terutama terkait rencana belanja pemerintah.
Seperti yang diketahui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan belanja negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencanangkan anggarannya sebesar Rp171 triliun.
Agar janji politiknya itu terealisasi, pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Termasuk memangkas belanja barang hingga 40% dan realokasi subsidi yang kurang tepat sasaran.
"Makan bergizi gratis saja sampai ratusan triliun, jadi ada ketidakpastian mengenai kesehatan fiskal Indonesia," ujar Media Askar kepada BBC News Indonesia, Selasa (26/03).
"Dan itu tentu saja mendorong turunnya kepercayaan diri dari investor sehingga mereka menarik uangnya keluar dari Indonesia."
Faktor kedua, sambungnya, adalah pembentukan super holding BUMN, Danantara.
Para investor, menurut Media Askar, sangat berhati-hati bahkan cenderung memandang negatif perubahan tata kelola investasi ini karena dianggap terlalu terburu-buru.
Persoalan lain di mata investor soal beberapa petinggi Danantara diisi oleh politisi sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak kredibel.
"Faktor lainnya pada saat bersamaan, ada penurunan konsumsi domestik," jelasnya.
"Banyaknya pemutusan hubungan kerja, tutupnya pabrik-pabrik, termasuk desas-desus tidak harmonisnya hubungan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan banyak menteri sehingga dia disebut berencana mundur."
Faktor berikutnya yang tak kalah penting ialah potensi terjadinya kemunduran demokrasi. Itu ditandai dengan menguatnya peran militer setelah pengesahan Undang-Undang TNI.
Media Askar mengatakan ketika militer menempati jabatan strategis maka akan ada "sentralisasi fungsi pemerintahan". Artinya, tidak ada lagi independensi di lembaga-lembaga negara dalam mengambil keputusan—yang ujungnya mengganggu kebebasan pasar.
"Sementara kalau terlalu banyak intervensi, pemerintah dianggap tidak kredibel."
Sedangkan faktor luarnya didorong kembalinya perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Amerika Serikat dan ketidakpastian global.
"Tapi saya melihat kemungkinan besar faktor utamanya lebih banyak didominasi faktor domestik ketimbang global," jelas Media Askar.
Lalu, apakah Indonesia akan mengalami krisis?
Apa reaksi pemerintah Indonesia?
Apa dampak pelemahan rupiah bagi masyarakat?
Kebijakan apa yang harus diambil pemerintah?
Silakan membaca artikel lengkapnya hasil liputan wartawan BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/articles/czx794z60keo
Sumber foto: ANTARA, GETTY.
