(IPWP - EU Launch and discussion)
Tanggal 12 Mei 2022
Sejak tahun 2001, Uni Eropa telah mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan mengalokasikan dana lebih dari £4,7 juta (dirupiahkan sekitar Rp. 71.620.097.373,00 milyar) khusus untuk dua provinsi Papua dan Papua Barat untuk bidang demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan. Selain itu, Uni Eropa juga mendanai sejumlah proyek investasi di Indonesia dengan nilai dana lebih dari £112 juta (setara Rp. 1.707.646.934.560,00 triliun) untuk sektor perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang mencakup kegiatan juga di Provinsi Papua dan Papua Barat di West Papua.
Pembiayaan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas membangun sejumlah sektor dan bidang sebagaimana disebutkan di atas, namun realitas yang terjadi jauh dari harapan pendanaan itu.
Setengah abat lebih, bangsa Papua hidup dalam ketakutan, tanpa sedikit pun merasakan kedamaian. Hak Asasi Manusia tinggal nama bagi bangsa Papua. Hak-hak dasar Bangsa Papua sebagai manusia telah dirampas oleh masifnya aktifitas kolonialisme Indonesia yang tersistematis di West Papua.
Uni Eropa harus mengetahui bahwa pendanaan yang dilakukan selama ini disalahgunakan oleh Indonesia, dimana bagi kami bangsa Papua yang masih menganggap keberadaan Indonesia atas West Papua merupakan pendudukan secara ilegal (invasi) sebagai mana kami baru saja peringati pada 1 Mei 1963 sebagai hari dimulainya teror di West Papua – Pemerintah kolonial Indonesia telah menggunakan dana tersebut untuk memperlancar tindakan “genosida” terhadap penduduk pribumi West Papua dan “ekosida” atas seluruh sumber daya alam West Papua, sambil terus mengerahkan ribuan militer bersenjata lengkap mulai dari kampung-kampung (pedesaan) hingga di kota-kota seluruh West Papua sebagai tameng untuk melindungi dan memelihara kejahatan itu sendiri, sambil terus meneror dan membunuh penduduk pribumi West Papua.
Sejak pendudukan Indonesia atas West Papua sampai sekarang, lebih dari 500.000 orang tak berdosa telah dibunuh oleh militer kolonial Indonesia dalam apa yang disebut sebagai ‘genosida gerak lambat atau slow motion genocide’ – Dilaporkan oleh sejumlah badan kredibel bahwa lebih dari 60.000 orang West Papua tengah mengungsi dan terlantar di sejumlah tempat di West Papua akibat serangan militer (Tentara dan Polisi) Indonesia – Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 25.000 pasukan militer (Tentara dan Polisi) di ke West Papua. Kondisi ini terus terjadi di tengah krisis pandemi COVID-19.
Seluruh dunia harus ketahui, khususnya Uni Eropa dan semua organisasi pendonor dana yang mengirimkan uang ke Indonesia bahwa sesungguhnya kalian sedang mendanai tindakan genosida oleh Indonesia atas West Papua yang diduduki secara ilegal di wilayah dekolonisasi yang belum selesai – Indonesia memusnahkan orang Melanesia di West Papua, membantai kita seperti binatang dan itu dibayar tagihan-nya oleh masyarakat internasional.
Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 mendatang, Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) bersama Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) akan melakukan pertemuan penting dan bersejarah dengan Parlemen Eropa di Kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels – Belgia, untuk membahas semua persoalan ini, sekaligus mendesak Uni Eropa untuk segera menindaklanjuti sikap dukungannya untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB berkunjung ke West Papua.
Adapun para pembicara yang akan hadir diantaranya adalah:
★ Benny Wenda, Interim President of ULMWP – Provisional Government of West Papua,
★ Alex Sobel MP, Anggota Parlemen (UK) – Ketua IPWP,
★ Ralph Regenvanu, Pemimpin Oposisi Negara Republik Vanuatu – Anggota IPWP (Parlemen Internasional untuk West Papua),
★ Jojo Metha, CO-Founder Stop Ecocide International,
★ Carles Puigdemont , Presiden Catalunya, Anggota Parlemen Eropa – Wakil Ketua IPWP,
★ Pernando Barrena, Anggota Parlemen Uni-Eropa (Kiri).
Pertemuan ini akan berlangsung selama lebih dari dua jam, akan berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Penentuan Nasib Sendiri dan Visi Negara Hijau West Papua (Human Rights, Self-Determination and Green State Vision).
Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Papua dan rakyat West Papua di seluruh teritorial West Papua dari (Sorong sampai Merauke), dan juga yang ada di luar negeri serta solidaritas Indonesia, Melanesia, Pasifik dan masyarakat internasional dimana pun anda berada untuk menyatakan dukungannya atas pertemuan yang akan berlangsung di kantor Parlemen Uni Eropa di Brussels tersebut.
Kegiatan dan aksi-aksi dukungan dapat dilakukan secara damai dan bermartabat, baik dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi, ibadah dan doa serta kampanye di media.
Aksi dilakukan mulai:
Hari : Selasa – Kamis,
Tanggal : 10 s/d 12 Mei 2022 | WWP.
Dengan tema kunci sebagai berikut:
1. Prov. Gov. Support IPWP meeting in EUROPEAN PARLIAMENT.
(Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Mendukung Pertemuan IPWP di PARLEMEN EROPA).
2. European Union Stop Funding Special Autonomy.
(Uni Eropa Segera Berhenti Mendanai Otonomi Khusus Papua).
3. European Stop Investment in West Papua.
(Eropa Segera Berhenti Menanam Investasi di West Papua).
4. We Demand UN High Commissioner Visit to West Papua.
(Kami Menuntut Kunjungan Komisaris Tinggi PBB segera ke West Papua).
Mulai sekarang, dunia harus mendengar kami (West Papua). Kami telah siap untuk berdiri sendiri dengan rumah kami sendiri dan siap bekerja bersama dengan anda untuk memastikan stabilitas planet bagi kehidupan seluruh Komunitas Makhluk di seluruh dunia dengan visi kami yang besar “Green State Vision” dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang memberikan jaminan bagi seluruh aspek kehidupan, dimana West Papua yang merdeka dan akan menjadikan ekosida sebagai kejahatan serius, sebagaimana yang di paparkan dalam Deklarasi Green State Vision pada 4 November 2021 ditengah-tengah KTT COP26 di Glasgow – ini berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya datang memusnahkan manusia dan menguras (eksploitasi) sumber daya alam kami, memberikan konsekuensi buruk bagi dunia.
Hentikan negosiasi perdagangan Uni-Eropa – Indonesia dan hentikan pendanaan EROPA terhadap Indonesia. Sumber daya yang diperdagangkan Indonesia berasal dari West Papua yang diduduki secara ilegal – Setiap pebisnis/investor berbasis Eropa yang tengah beroperasi di West Papua harus berhenti! Juga berhenti mendukung “Otonomi Khusus” yang bukan solusi dan telah ditolak oleh mayoritas rakyat West Papua, setidaknya hingga Uni Eropa harus benar-benar memastikan bahwa kunjungan KT-HAM PBB itu benar-benar terjadi! – Kami menyambut baik seruan untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (UN Hight Commissioner) ke West Papua.
Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan berlimpah terima kasih.
Port Numbay – West Papua, 9 Mei 2022
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP
(United Liberation Movement for West Papua)
ttd
Bazoka Logo
Menteri
________________
TEMBUSAN
1. Interim Presiden, Hon. Benny Wenda
2. Interim Prime Minister, Rev. Edison Waromi, S.H
3. Chairman of the West Papua Council, Mr. Buchtar Tabuni
4. Arsip
Sumber :https://www.facebook.com/100080144407661/posts/122358827112264/
#EU #UniEropa #EUROPEAN 🇪🇺 #WelcomeUNHC 🇺🇳 #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua
