Oleh: BONNY KAIYO
Indonesia mendaftar dan sekarang memiliki tugas berat untuk menavigasi apa artinya ini bagi dirinya sendiri dan khususnya Papua Barat.
Ini adalah provinsi Papua Barat yang bergolak yang membawa sebagian besar kekayaan hutan Indonesia, yang sekarang telah diratifikasi dan disetujui oleh negara untuk dilindungi.
Visi Negara Hijau memerlukan pengakuan terhadap masyarakat adat dan praktik perlindungan lingkungan mereka.
Tak perlu dikatakan, masyarakat adat Papua Barat berada tepat di belakangnya.
Memang, visi tersebut merupakan bagian penting dari tuntutan lama mereka untuk kemerdekaan dari Indonesia, yang diserahkan kepada Indonesia pada tahun 1962.
Tahun lalu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintah yang menunggu dan menyatakan pemimpin yang diasingkan Benny Wenda sebagai presiden sementara.
"Di Papua Barat, kami menghadapi genosida dan ekosida," kata Wenda. "Mereka menghancurkan tanah kami, lingkungan kami, atas nama pembangunan."
Pemerintah yang menunggu berharap untuk menciptakan negara hijau pertama di dunia jika kemerdekaan tercapai.
ULMWP meluncurkan Visi Negara Hijau di COP26 di tenda beberapa ratus meter dari aula konferensi di mana negara-negara kaya menggunakan paviliun mencolok untuk mencoba meyakinkan dunia tentang kredensial lingkungan mereka.
“Dalam beberapa tahun terakhir kami telah melihat sejumlah besar perusahaan kelapa sawit masuk ke Papua Barat, dengan dukungan dari pemerintah Indonesia,” kata Raki Ap. "Hasilnya adalah penghancuran hutan hujan purba."
Pulau New Guinea adalah rumah bagi harta terbesar ketiga di dunia dari hutan hujan dan sumber daya alam lainnya yang telah menjadikannya tujuan yang menarik bagi perusahaan pertambangan dan bahan bakar fosil.
Papua Barat adalah setengah dari pulau itu dan rumah bagi tambang Grasberg raksasa, cadangan emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar kedua. Tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem kawasan.
Visi Negara Hijau jika diformalkan dan diimplementasikan akan menjadikan ekosida sebagai tindak pidana serius. Ini juga akan memastikan bahwa perusahaan ekstraksi mematuhi standar lingkungan internasional atau dipaksa untuk menghentikan operasinya.
Juga di bawah rencana, perwalian sumber daya alam akan dikembalikan ke kelompok Adat.
“Masyarakat adat tahu bagaimana melestarikan alam,” kata Ap.
Papua Barat tidak memiliki kursi resmi di COP26 dan pembicaraan dengan peserta resmi terbatas.
Sebaliknya, para pemimpin kelompok berbicara dengan aktivis lingkungan akar rumput, berharap mendapatkan dukungan publik untuk visi mereka.
"Ini semua tentang perdamaian, keadilan dan harmoni dengan alam, budaya dan identitas kita," kata Wenda.
"Kami ingin memberi contoh kepada dunia. Kami siap untuk mengatur diri kami sendiri dan memberi contoh bagi umat manusia lainnya."
