Gerakan tersebut berharap untuk mencapai referendum penentuan nasib sendiri di Papua Barat dan kemerdekaan dari Indonesia.
Menurut ketua Gerakan Benny Wenda, pembentukan pemerintahan merupakan penolakan langsung terhadap rencana Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat.
Otonomi khusus diberikan hampir dua puluh tahun yang lalu sebagai tanggapan atas meningkatnya tuntutan Papua untuk kemerdekaan. Ketentuan yang akan habis masa berlakunya tahun depan tersebut telah banyak dianggap oleh masyarakat Papua telah gagal memberdayakan mereka secara memadai untuk menjalankan urusan mereka sendiri.
Konflik kekerasan terus melanda provinsi-provinsi Papua, sementara orang Papua yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan secara rutin ditangkap di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.
Wenda akan menjadi presiden sementara pemerintah sementara, dengan sisa kabinetnya akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.
Dia mengatakan pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan "setelah itu akan menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis".
Wenda mengatakan bahwa represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin. Namun sebaliknya, pejabat Indonesia mengatakan orang Papua Barat sudah bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum di sistem demokrasi republik.
Wenda mengatakan, UUD Sementara Papua Barat yang baru berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat juga akan dilindungi.
"Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan cabang yudisial," kata Wenda dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah sementara Papua Barat didukung oleh semua kelompok pembebasan di dalam Papua Barat, "mewakili mayoritas rakyat".
United Liberation Movement for West Papua sudah menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group negara dan teritori, di mana Indonesia juga menjadi bagiannya, meski bukan sebagai anggota penuh.
Namun meskipun diakui secara regional di Pasifik dan oleh banyak kabupaten dalam kelompok Afrika Karibia dan Pasifik, Gerakan ini memiliki hubungan tegang dengan Jakarta yang tidak menerima bahwa ia memiliki hak untuk mewakili orang Papua.
Dalam pengumumannya, Wenda yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa atas nama rakyat Papua Barat, "Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak pada waktu yang tepat".
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang bersatu-menunggu. Mewujudkan semangat rakyat West Papua, kami siap menjalankan negara kami.
"Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia - kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia."
 |
| Ket. FOTO: Pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda. Foto: RNZI / Koroi Hawkins |
