Henry Beryeri - Sejumlah Orang Papua yang Tadinya disiapkan oleh Pemerintah Belanda sebagai Pemimpin Bangsa Papua dalam Pemerintah Papua Barat Berbaik Ikut Pemerintahan Soekarno dan Soeharto dalam Operasi Trikora. Sebelum Proyek PEPERA berlangsung hampir Seluruh Kabupaten Teluk Cendrawasih yang terdiri dari Biak Numfor dan Yapen Waropen dengan IbuKota di Biak.
 |
| Frans Kaisiepo, Suharto dan JM Bonay |
Sejumlah Pengusaha Tionghoa Papua di Biak dan Serui digalang berkampanye keliling Setiap Kampung dengan Jatah Beras I Kaleng Minyak Berisi Beras 15 Kg dan Sebuah Radio Transistor Merek S A N Y O dan Pakaian Seragam dan Spatu Laras Tinggi.
Penguasa Muda Jackob PATIPI diangkat Bapak Mantunya Gubernur Bonai Irian Barat saat Itu mengutus PATIPI dan teamnya mengelilingi Seluruh Kabupaten Teluk Cendrawasih membagikan Radio Sanyo tersebut. Dengan Kapal Laut Kecil “ GARNAEL “ saya minta Bapak Saya yang saat itu sebagai Tahanan Rumah Di Biak menemani Team Kesehatan Jakob PATIPI mengelilingi Kabupaten Teluk Cendrawasih.
Selama Tiga Bulan Berlayar dari Biak Kota, Supiori, Numfor, Meos Num, Seluruh Pulau Yapen: Ansus, Woinap, Kaipuri, Maryadei dan Serui Laut, kemudian menyebrang ke Waren dan Wonti kembali ke Biak. Pengalaman langsung Melihat bagaimana Jatah Program PEPERA disalurkan agar Serentak Seakan Tak Ada Penolakan atas Program PEPERA.
Seperti terlihat pada photo ini Nampak Gubernur Irian Barat Frans Kaisiepo, Dan Ketua DPR Provinsi Irian Barat Derek Ayamiseba bersama Presiden Soeharto dan Mendagri Amir Mahmud dalam persiapan mensukseskan Pelaksanaan PEPERA Di Irian Barat.
Setiap Anggota Merah Putih dilengkapi dengan Pendirian Usaha DAGANG berupa PT dan CV.
Bila dikenang setidaknya Anak Frans Kasiepo yaitu Manuel Kaisiepo bisa menduduki Jabatan Menteri dalam Satu Kabinet Pemerintahan. Sayang, bahwa dalam puluhan tahun setelah Irian beritegrasi barulah disadari jika ada pahlawan manusia MONYET Papua diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Foto Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo kemudian mendadak dimasukkan dalam Gambar Lembaran Mata Uang NKRI Rp 10.000’-.
Kini Masalah Rasial yg semakin menyolok di Papua antara Kaum Pendatang dan Orang Asli Papua dianggap remeh Pemerintah. Bahkan kaum Milisia Pendatang dimanfaatkan Pihak Keamanan menyerang Orang Papua dan Test Penerimaan Pegawai Negeri Sipil seakan orang Papua sangat bodoh sekali sehingga tak dapat lolos dalam jaringan masuk Test CPNS.
Bukankah Orang Papua berhak menduduki posisi tersebut sebagai Warga Indonesia asal Papua? Pantas Jika Seluruh Usaha Atau Rancangan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua termasuk OTSUS dinyatakan Gagal.
