Sumber WPA News: 16 OKTOBER 2020, Terjemahan Pecat Wenda
Jenderal WPRA Amunggut Tabi dari Markas Besar Pertahanan Pusat TNI Angkatan Darat mengatakan UUD Sementara Republik Papua Barat harus siap menjelang berakhirnya UU Otonomi Khusus dan sebelum Indonesia mengesahkan UU Otonomi Khusus III mulai 1 Januari 2121.
Undang-undang Otonomi Khusus I dimulai pada 1 Mei 1963, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dan Indonesia berjanji kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Belanda bahwa Indonesia akan membangun Papua Barat dalam waktu 25 tahun, maka Indonesia akan mengizinkan referendum untuk penentuan nasib sendiri dilakukan.
Undang-undang ini berakhir pada 14 Desember 1988, oleh karena itu Dr. Thomas Wapai Wainggai memproklamasikan Kemerdekaan Negara Papua Barat.
Otonomi Khusus II dimulai pada 1 Desember 2001 berdasarkan UU Otsus No. 21/2001 yang disahkan pada November 2001 oleh Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang Otonomi Khusus ini berlaku selama 20 tahun, oleh karena itu akan berakhir tahun ini (2020).
Otonomi Khusus III akan dimulai pada 2021.
Oleh karena itu, organisasi gerakan kemerdekaan Papua Barat seperti TPN PB OPM di bawah Jeffry Bomanak atau ULMWP di bawah Benny Wenda harus memastikan bahwa Papua Barat memiliki konstitusi yang formal, diakui dan diterima oleh banyak pihak di Papua Barat dan masyarakat PApua Barat agar dapat melamar ke dalam wilayah Republik Papua Barat.
Ketika ditanya tentang posisinya pada Jeffry Bomanak, Jenderal Tabi mengatakan, sekarang bukan waktunya lagi membicarakan perbedaan dalam masyarakat Papua Barat.
“Kita telah menyia-nyiakan banyak waktu yang berharga untuk memikirkan dan membicarakan friksi internal dan ini membuat kita tidak punya tenaga dan bahkan tidak ada waktu untuk memikirkan bagaimana melawan bangsa Indonesia, apalagi pertarungan yang sebenarnya,
Semua orang Melanesia di Papua Barat sekarang fokus pada Undang-Undang Otonomi Khusus dan kemerdekaan Papua Barat. Kita semua adalah satu Satu Orang - Satu Jiwa, kita hanya berbeda dalam pendekatan dan metode untuk memperoleh kemerdekaan, tetapi orang dan tujuan atau jiwa hanya satu dan sama untuk kita semua
Hanya Indonesia dan pendukungnya yang ingin menyebut perbedaan ini sebagai faksionalisme dan konflik internal.
kata Tabi.
Dia menekankan bahwa ULMWP atau OPM harus memiliki konstitusi yang jelas, sah, diakui publik untuk West Papua, pemerintahan yang jelas dan sah yang didirikan berdasarkan konstitusi ini dan mengumumkannya kepada dunia. Konstitusi dan pemerintahan ini harus go internasional dan mencari pengakuan dari komunitas global.
Tabi berkata, “Ini adalah satu-satunya cara maju di atas meja. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi konflik berdarah. Kami ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang beradab ”.
Ditanya tentang pernyataan mantan Wakil Presiden Indonesia yang ingin berdialog dengan semua pihak di Papua Barat, Jenderal Tabi mengatakan tidak memiliki kapasitas dan kewajiban untuk berbicara politik. Dia mengusulkan MELANESIA.news untuk menanyakan Benny Wenda atau Jeffery Bomanak.
Ketika MELANESIA.news bertanya kepada Jenderal Tabi apakah dia senang atau tidak dengan apa yang ULMWP lakukan dengan Tentara Papua Barat (WPA), dia berkata, “Tentunya Panglima Tertinggi saya, Jenderal WPRA Mathias Wenda tidak begitu senang. Saya sangat tidak bahagia. Hampir semua komando militer di Papua Barat tidak senang. "
Ditanya apakah WPA akan mendekati TPN PB OPM di bawah pimpinan Jeffry Bomay, Jenderal Tabi mengatakan sejauh ini tidak ada jawaban, tetapi setidaknya semua komando yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat memiliki satu garis leluhur, satu bangsa, satu tujuan: untuk membebaskan Papua Barat dari penjajahan .
