Tidak ada kemajuan yang dicapai dalam pengiriman misi hak asasi manusia PBB ke provinsi Papua di Indonesia meskipun Perdana Menteri Fiji dan Papua Nugini telah ditunjuk untuk merundingkan kunjungan tersebut.
Para pemimpin Kepulauan Pasifik telah selama lebih dari satu dekade meminta keterlibatan PBB atas laporan pelanggaran saat militer Indonesia bertempur dengan gerakan kemerdekaan Papua Barat.
Laporan terbaru Komite Hak Asasi Manusia PBB tentang Indonesia pada bulan Maret sangat kritis dan menimbulkan kekhawatiran tentang pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penghilangan paksa yang melibatkan penduduk asli Papua.
Sitiveni Rabuka dari Fiji dan James Marape dari Papua Nugini ditunjuk oleh Melanesian Spearhead Group tahun lalu sebagai utusan khusus untuk mendorong kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia secara langsung kepada presiden Indonesia tetapi sejauh ini tidak berhasil.
"Kami belum dapat menegosiasikan persyaratan untuk kunjungan OHCHR ke Papua,” kata kantor Komisaris Volker Türk di Jenewa dalam sebuah pernyataan kepada BenarNews.
“Kami tetap sangat prihatin dengan situasi di kawasan ini, dengan beberapa laporan menunjukkan peningkatan signifikan dalam insiden kekerasan dan korban sipil pada tahun 2023.
“Kami menekankan pentingnya akuntabilitas bagi pasukan keamanan dan kelompok bersenjata yang beroperasi di Papua, serta pentingnya mengatasi keluhan dan akar penyebab konflik ini.”
Indonesia mengeluarkan undangan resmi ke OHCHR pada tahun 2018 setelah para pemimpin Pasifik dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Tonga, dan Kepulauan Marshall selama bertahun-tahun berulang kali menyerukan pelanggaran hak asasi manusia di Majelis Umum PBB dan forum internasional lainnya.
Forum Kepulauan Pasifik – organisasi antarpemerintah regional yang beranggotakan 18 negara – telah meminta Indonesia sejak 2019 untuk mengizinkan misi tersebut dilanjutkan.
Kami terus membangun kerja sama yang konstruktif dengan PBB terkait kemajuan peningkatan hak asasi manusia di Indonesia,” kata Siti Ruhaini, penasihat senior Kantor Presiden Indonesia kepada BenarNews, termasuk dalam “kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu yang mendapat apresiasi dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.”
Militer Indonesia menyampaikan permintaan maaf yang langka pada bulan Maret setelah muncul video yang menunjukkan tentara berulang kali menebas seorang pria Papua dengan bayonet saat ia dipaksa berdiri di dalam drum berisi air
Laporan PBB terbaru menyoroti “ laporan sistematis tentang penggunaan penyiksaan dan bentuk-bentuk lain dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau penganiayaan di tempat-tempat penahanan, khususnya terhadap penduduk asli Papua” dan terbatasnya akses terhadap informasi tentang investigasi yang dilakukan, individu yang dituntut dan hukuman.
Dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi beberapa bentrokan mematikan di wilayah tersebut dengan ribuan orang dilaporkan mengungsi setelah melarikan diri dari pertempuran.
Pada bulan Juni, Indonesia dituduh mengeksploitasi kunjungan direktur jenderal MSG ke Papua untuk menggambarkan wilayah tersebut sebagai “stabil dan kondusif”, sehingga merusak upaya untuk mengamankan kunjungan Türk .
Siti mengatakan kepada BenarNews bahwa undangan ke PBB “masih berlaku” sementara upaya dilakukan untuk menemukan “waktu terbaik (untuk) memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.”
Setelah bertahun-tahun tertunda, Melanesian Spearhead Group (MSG) – yang anggotanya adalah Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan gerakan kemerdekaan Kanak di Kaledonia Baru – menunjuk dua perdana menteri November lalu untuk bernegosiasi secara langsung
Lebih lengkapnya bisa klik disini: 👉🏿 https://www.benarnews.org/english/news/pacific/un-papua-rights-visit-07232024030929.html
@pengikut @sorotan
