 |
| Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Veriana Wakerkwa (tengah), saat mengunjungi pengungsi Nduga di halaman Gereja Weneroma, Jayawijaya. -Jubi/Islami |
Ketua Pansus Kemanusiaan sekaligus anggota DPR Papua, Veriana Wakerkwa, mengatakan setelah mendengar informasi tersebut, ia bersama dua orang anggota pansus lainnya segera mengunjungi Wamena, untuk melihat dan mendata pengungsi Nduga agar publik tahu bahwa pengungsi masih ada, dan mereka membutuhkan layanan pendidikan serta kesehatan.
“Sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen, kami datang tidak hanya untuk melihat, kami akan kembali dan membahas bersama tim dan stakeholder yang ada, untuk melengkapi data terkait pengungsi ini,” katanya.
Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan yang juga anggota DPR Papua, Namantus Gwijangge, menyampaikan kalau negara mengatakan sudah tidak ada pengungsi Nduga khususnya di Jayawijaya, hal itu merupakan urusan negara dan pihaknya tak ingin mengintervensinya.
Yang terpenting, kata dia, pansus hanya ingin memastikan apakah pengungsi Nduga memang masih ada, meski saat ini banyak yang tinggal di rumah-rumah saudara mereka di berbagai tempat di Jayawijaya.
“Khusus data pengungsi di Jayawijaya, setelah kami cek semua ada lima ribuan lebih, itu lengkap dengan nama, data per KK, tinggal di mana dan dari distrik mana,” katanya.
Menurut dia, menyoal pendidikan masih bermasalah karena ada anak-anak kelas ujian yang belum bersekolah. “Kita sudah bicara dengan Pemkab Nduga terutama Dinas Pendidikan, kalau memang anak-anak sekolah mau diarahkan ke Nduga, lebih bagus dikomando baik-baik. Mungkin yang ada di sini, kita mobilisasikan ke Nduga.”
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Nduga, agar melihat kondisi pengungsi supaya tidak terkesan pemerintah seolah-olah mengabaikan nasib mereka, khususnya anak-anak sekolah.
“Pansus ini dibentuk untuk ciptakan perdamaian di atas tanah ini. Target kita bagaimana bisa damai dengan berbagai masalah yang ada, sehingga perlu kerja sama dengan stakeholder baik TNI dan Polri, untuk bagaimana bisa bicara dengan masyarakat atau siapa saja, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai nasib masyarakat ini,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
Link:
