 |
| Ketua Ombudsman Amzulian/Foto: Bayu Ardi Isnanto |
"Meminta Presiden untuk menerbitkan instruksi Presiden untuk pemulihan kondisi akibat konflik di Papua dengan mengutamakan pendekatan sosial budaya, karena harus dicarikan akar permasalahan yang ada di Papua," ucap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).
Amzulian menilai konflik di Papua tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan keamanan. Menurutnya pendekaan keamanan hanya bersifat sementara.
"Tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua hanya semata-mata pendekatan pengamanan, kalau hanya pendekatan pengamanan itu hanya sekromatis saja, hari ini bisa selesai, mungkin kemudian muncul lagi," lanjutnya.
Lebih lanjut, Amzulian juga berharap agar pelayanan publik di Papua segera dipulihkan. Sehingga hak publik bisa kembali terlayani dengan baik.
"Kemudian memprioritaskan perbaikan fasilitas ilayanan publik dan memastikan terlayaninya publik di seluruh wilayah Papua," kata dia.
"Bagaimana di papua itu hak-hak publik dengan terjadinya kerusuhan ini pelayanan, publik tidak boleh terabaikan. Dalam konsidi normal saja kadang-kadang masyarakat di Papua itu, apalagi yang di daerah yang memang terisolasi, pelayanan publik tidak hadir, apalagi dalam kondisi seperti sekarang," lanjut Amzulian.
Selain itu, Amzulian berharap adanya keterbukaan informasi terkait kondisi di Papua. Dia menilai dunia internasional perlu diyakinkan terhadap langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflilk yang terjadi di Papua.
"Kami juga berharap pemerintah juga meningkatkan keterbukaan dan intestitas politik internasional yang lebih terukur dan terskruktur. Karena masyarakat internasional juga perlu diyakinkan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah
Senada dengan Amzulian, anggota Ombudsman Ahmad Su'adi juga berharap agar permasalahan di Papua dapat diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, yang terjadi di Papua ada kaitannya dengan masalah historis.
"Berkaitan dengan Papua agar pemerintah menyelesaikan dari akarnya. Yang terjadi sekarang ini adalah masalah yang hitoris ke belakang. Misalnya kekerasan di Wamena sekaran ini itu ada kaitannya dengan pengungsi dari Nduga yang belum selesai, bertumpuk-tumpuk" kata Ahmad.
Ahmad mengatakan, berdasarkan kunjungannya beberapa waktu yang lalu ke Papua, dia masih melihat adanya masalah yang belum diselesaikan. Akhirnya masalah itu pun bertumpuk sehingga menimbulkan kekerasan.
"Saya beberapa bulan yang lalu ke sana masih ada problem yang belum diselesaikan. Akhirnya ketumpuk, nah pemerintah misalnya harusnya menyelesaikan dari akarnya, jadi tidak akumulasi masalah yang kemudian memicu kekerasan,"kata dia.
Baca juga: Ombudsman Singgung Kebijakan Tak Peka Publik, Minta Jokowi Pulihkan Situasi
Selain itu, Ahmad menilai perlu adanya rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya kebiasaan pendatang yang cenderung bekerja keras, namun secara alamiah dapat menyingkirkan perekonomian penduduk setempat.
"Kemudian yang kedua, harus ada rekayasa sosial untuk mencegah terjadinya kekerasan. Misalnya di Papua itu ada cenderung pendatang itu lebih keras bekerja, sehingga mereka lebih cenderung berhasil, mereka bikin rumah, toko. Tetapi secara alamiah menyingkirkan orang asli. Jadi pemeritah perlu merekayasa agar mereka tetap terjadi pergaulan, tidak tejadi segregasi,"lanjutnya.
Baca juga: Seratusan Warga Trenggalek Korban Kerusuhan Wamena Minta Dipulangkan
Ahmad menerangkan bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya pengelompokan secara ras atau segregasi. Namun perbedaan kemampuan antara pendatang dan penduduk asli Papua menimbulkan hal tersebut. Sehingga, Ahmad memandang perlu adanya kebijakan multikultural.
"Masyarakat sendiri tidaj ingin segregasi, tetapi secara ekonomi karena kemampuannya berbeda sehingga terjadi. Jadi perlu ada kebijakan yang multikultural, sehingga masyarakat setempat tidak tersisihkan. Dan itu sebagai bagian dari penyelesaian sekarang," ujarnya.
(lir/tsa)
Source: https://news.detik.com/
