Marinus: Dialog Papua Bukan Untuk Merdeka

Marinus: Dialog Papua Bukan Untuk Merdeka

JAYAPURA - Sebagai pendekatan dialog Papua - Jakarta yang selama ini dianggap merupakan permintaan dari masyarakat asli Papua, maka Aliansi Demokrasi Papua (ALDP) bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) dan Yayasan Tifa me-launching dan melaksanakan diskusi buku yang berjudul “Menuju Papua Tanah Damai Perspektif Non Papua.

Acara launching dan diskusi buku yang digelar di Rumah Makan Rempah – Rempah, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, juga dihadiri Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, O.F.M, dari kalangan akademisi dihadiri Marinus Yaung dan Direktur Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebai serta beberapa aktivis maupun akademisi lainnya.

Buku karangan Direktur Aliansi Demokrasi Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar dan kawan - kawan itu merupakan hasil konsultasi publik terkait dengan agenda pembangunan dan nilai - nilai bersama guna menuju Papua damai yang dikumpulkan dari 9 daerah berbeda yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Usai acara launching dan diskusi Buku itu, Anum demikian sapaan akrabnya kepada wartawan mengatakan bahwa awalnya semua data yang ada dalam buku itu adalah hasil konsultasi publik yang akan menjadi data intern untuk pihaknya, namun mereka juga berpendapat jika tidak dijadikan dalam bentuk buku, hasil konsultasi itu akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu mereka mengambil inisiatif untuk menuangkan data itu dalam bentuk buku yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. “Maka itu kemudian hasil - hasil ini kami buat buku dan isinya merupakan temuan yang ada di dalam pandangan Non Papua,” ujar Anum kepada wartawan usai acara launching dan diskusi buku, di Rumah Makan Rempah - Rempah Abepura, Jumat (26/7) kemarin pagi sekitar pukul 10.00 WIT.

Menurutnya, isi dari buku tersebut adalah semua pandangan dan jawaban dari peserta non Papua tentang pembangunan, agenda - agenda dialog dan juga nilai -nilai bersama yang dapat dibangun guna menjadikan Papua sebagai tanah yang damai.” Sembilan daerah ini adalah kabupaten induk sebelum pemekaran, yang mana kita melihat populasi non Papua itu meningkat. Jadi, perspektif mereka (Non Papua) juga harus dilihat,” jelasnya.

Terkait buku, menurut Anum, bahwa ia bersama teman - temannya itu menyelesaikannya sekitar empat bulan, yang mana terdiri dari 170 halaman dengan latar belakang diterbitkan buku itu adalah mengkampayekan dialog Papua Jakarta sebagai pendekatan tentang penyelesaian segala permasalahan yang terjadi diatas Tanah Papua tersebut. “Nah, selama inikan dikerjakan di kelompok atau kalangan Orang Asli Papua (OAP), maka Jaringan Damai Papua (JDP) memandatkan ALDP untuk mengkampanyekannya di kalangan Non Papua,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, salah satu akademisi yang hadir menjadi pemateri dalam acara launching dan diskusi buku itu, Marinus Yaung mengatakan bahwa buku tersebut merupakan bagian dari suara mereka (Non Papua) yang selama ini tidak didengar. “Jadi, suara Non Papua ini adalah suara yang selama ini tidak pernah didengar. Karena mereka dicurigai oleh orang asli Papua (OAP) sebagai kelompok dari wajah Pemerintahan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) yang ada diatas Tanah Papua, yakni wajah Indonesia seperti apa yang dianggap bagian dari NKRI tersebut,” tuturnya.

Menurut Marinus demikian sapaan akrabnya, dengan hadirnya buku Menuju Papua Tanah Damai Perspektif Non Papua ini, pemerintah Indonesia bisa membuka mata bahwa selama ini permintaan dialog damai Papua Jakarta bukan saja datang dari Orang Asli Papua (OAP) yakni mendambakan kedamaian itu bukan saja datang dari orang asli Papua, melainkan oleh rakyat Non Papua yang ada di Papua.

Dan juga membuat kelegaan bagi masyarakat Papua yang selama ini menilai Non Papua yang ada di Papua sebagai biang keladi dan pihak yang tidak menginginkan kedamaian diatas Tanah Papua. “Saya optimis sekali bahwa ketika buku ini naik, Jakarta akan sadar bahwa rupanya kelompok Non Papua merangkul dan mendukung dialog antara Papua dan Jakarta, yang mana mempunyai niat baik untuk melakukan dialog, dikarenakan dialog Papua yang dimaksud itu ternyata bukan untuk Merdeka, melainkan berbicara menyangkut Tanah Papua kedepannya yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (Mir/don/l03)