JAYAPURA—Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) meminta pemerintah meninjau kembali kontrak karya antara perusahaan pertambangan Freeport dengan pemerintah Indonesia. “Sebab selama ini keberadaan perusahaan asing itu di wilayah Kabupaten Mimika tak mensejahterahkan umat, dalam hal ini rakyat kecil,” kata Pelaksana Sekretaris PGGP, Pdt. Wiem Maury di Jayapura, kemarin. Alasan lainnya, kata Wiem, secara keseluruhan keberadaan Freeport di Papua juga telah menjadi masalah serius yang terjadi secara terus menerus.
“Sementara peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah perusahaan sangat memprihatinkan. Bahkan sampai saat ini persoalan keamanan di wilayah itu, juga belum terjamin,” ujarnya.
Menurut Wiem, permintaan ditinjaunya kembali soal kontrak kerja terhadap perusahaan pertambangan asing itu, merupakan salah satu dari 22 pokok-pokok rekomendasi yang dihasilkan Konferensi Transformasi Papua dalam rangka Paskah Nasional 2011 yang dilaksanakan PGGP di Gedung Olahraga Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, pada tanggal 3-5 Juni 2011 lalu.
“Konfrensi ini diikuti perwakilan pemerintah dan semua denomasi gereja yang ada di tanah Papua, baik dari Provinsi Papua maupun Papua Barat,” imbuhnya.
Tujuan konfrensi ini untuk penyamaan peresepsi di antara para pemimpin agama-agama dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah krusial di bidang pemberdayaan umat, pendidikan dan mental spiritual. Juga untuk menemukan solusi sebagai paradigma berasama gereja-gereja dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan umat Kristen di Indonesia, khususnya di tanah Papua.
“Konferensi ini juga bertujuan mencapai kesepahaman membangun orang Papua sesuai substansi otonomi khusus, yakni keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan,” tandasnya.
Selain itu, juga menemukan kesepakatan bersama antara gereja-gereja dan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah gereja di Indonesia,” kata Sekretaris Umum Panitia Paskah Nasional 2011 dan Konferensi Transformasi Papua, Victor Abraham Abaidata, di tempat yang sama.
Menurut Victor, untuk mengawal 22 pokok-pokok pikiran rekomendasi Konfrensi Transformasi Papua 2011 ini, nanti akan dibentuk tim gabungan terdiri unsur pemerintah dan unsur gereja di Papua, serta gereja secara nasional.
“Saat ini, 22 poin rekomendasi yang dihasilkan itu telah kami serahkan pemerintah daerah untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah pusat,” urainya. (dee)
