Forkorus Yaboisembut S.PdSENTANI—Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd mengaku selama ini dirinya sering dilacak oleh intelejen dari semua kegiatan-kegiatannya, terutama sekali donatur yang membiaya perjalanannya bersama beberapa rekan-rekannya beberapa waktu lalu ke Negara Adidaya Amerika Serikut untuk menghadiri Undangan Parlemen Amerika guna mendengar pendapat terkait berbagai pelanggaran HAM di Papua.“Saya sudah mendapat informasi bahwa intelejen Indonesia saat ini sedang berupaya untuk melacak donator yang membiayai diri saya bersama beberapa rekan-rekan beberapa waktu lalu saat kita ke Amerika,” ujarnya.Namun dari upaya itu Forkorus menegaskan bahwa hal ini merupakan cara-cara era tahun 1969 dimana Indonesia menggunakan strategi ini untuk melumpuhkan semua pergerakan perjuangan Oarang Papua untuk menuntut hak-haknya termasuk hak Politik bangsa Papua.Bagi Forkorus dari manapun donatur yang memberikan dukungan financyal termasuk semua kegiatan-kegiatan DAP sebenarnya tidak perlu diintervensi pihak Pemerintah RI, tapi bagi Forkorus itu memang adalah system yang harus dimaklumi namun siapapun yang memberikan bantuan bagi Forkorus pasti ada perhitungan dan asumsi-asumsi yakni mereka merasa berhutang kepada orang Papua sebagai pemilik hak leluhur tempat mereka mencari makan dan harta.Hal tersebut disampaikan Forkorus usai memberikan pidato pada upacara peringatan Hari Perkabungan Nasional Bangsa Papua Barat yang berlangsung di makam alm Theys Eluay Jumat (12/11) sekitar pukul 11.00 WIT.Sementara itu pada pidato politiknya saat peringatan hari Perkabungan itu Forkorus mengatakan bahwa perayaan hari yang juga dikenal oleh DAP dengan hari HAM bangsa Papua Barat itu guna mengingatkan kembali bangkitnya kesadaran bersama sebagai bangsa yang besar.Dalam kesempatan itu Forkorus lebih banyak mengulas perjalanan sejarah bangsa Papua yang dipisahkan dengan Indonesia oleh Pemerintah Kerajaan belanda, dan cara-cara Indonesia menganeksaia Papua dengan Try Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan oleh Presiden RI pertama Ir Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta.Selain itu Forkorus juga menyorot Pepera pada 1969 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal XII ayat 1 dan Pasal XVIII di New York Agreement, karena sarat tekanan terror intimidasi oleh militer Indonesia penuh pembohongan terhadap rakyat Papua dan Internasional.Bahkan episode untuk melanjutkan aneksasi tersebut pemerintah kini masih melakukan pembungkaman kebebasan berekspresi menyempaikan pendapat dimuka umum dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan, selain itu juga melakukan penangkapan pemenjarahan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh dan para aktifis Papua dengan tuduhan makar, dengan menggunakan hukum RI ditanah Papua sebagai alat penjerat dan penindas orang Papua.Bahkan otsus yang dicetus sejak tahun 2001 untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua dianggap gagal total karena tidak sejalan dengan implementasiinya. Bahkan Sosok alm Dortheys Hiyo Eluay yang disebut-sebut sebagai tembok penolakan otsus diculik dan dibantai secara sadis oleh oknum Kopassus pada 10 November 2001 silam.Menurut Forkorus ironisnya lagi tragedi yang menimpa alm Theys Eluay dan beberapa aktivis yang lain masih terus berlanjut didepan mata kepala bangsa Papua sendiri seperti tragedy Wamena berdarah 6 oktober 2000, tragedy Wasior, tahun 2001, Kekerasan Militer di puncak Jaya, kasus penembakan Opinus Tabuni tahun 2008, kasus Kapeso tahun 2009 Decky Imbiri cs, Penembakan Yawan Yaweni pada 2009 di Serui, penembakan kellik kwalik tahun 2009, dan rekaman vidoeo kekerasan yang beredar belum lama ini, belum lagi kasus-kasus lain yang dilakukan secara terselubung.Guna mencegah kepunahan orang Papua Forkorus dalam pidatonya mengatakan bangsa papua harus mengakhiri segala perbedaan pendapat, membangun kebersamaan dan persatuan nasional Papua dengan menyamakan pemahaman dan cara pandang serta mencegah konflik internal diantara sesama pimpinan perjuang Papua, maka setiap orang dan komponen perjuangan bangsa Papua, harus menyadari bahwa membangun suatu persatuan diantara orang Papua merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan beberapa syarat-syarat yang fundamental. (jim)
via ScribeFire
