Landasan final sejarah perjuangan bangsa Papua Barat (West Papua) telah di kenal pada tanggal 1 Desember 1961 yang dibentuk oleh dewan New Guinea Raad (Parlementer) dibawah kontrol Belanda.
Selama masa kemerdekaan bangsa West Papua yang di berikan oleh pihak kerajaan Belanda, Jebakan dari pihak yang ingin menguasai tanah Papua menekan pemerintahan Belanda untuk segera meninggalkan Papua dengan dalil Papua masih termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Generasi pertama yang adalah dewan New Guinea Raad telah berhasil mempersiapkan manifesto dasar politik bangsa Papua Barat dengan adanya Bendera bangsa, Lagu kebangsaan, Batas wilayah, dan Mata uang.
Setelah 10 Tahun berjalan, dasar kebangsaan Papua Barat diombang-ambingkan oleh pihak Indonesia yang sedang berkolaborasi, konspirasi dan kongkalingkong bersama Amerika demi mendapatkan kandungan mineral dari perut bumi Papua.
Sebelum hari Proklamasi 1 Juli 1971 (pembentukan dasar negara), orang Papua mengalami pembantaian yang jumlahnya mencapai ribuan nyawa dipadukan dengan tensi pada hari - hari bersejarah yang nyata dan yang sulit terlupakan.
19 Desember 1961 ( Trikora),
15 Agustus 1962 (New York Agreement),
30 September 1962 (Roma Agreement),
1 Mei 1963 (Aneksasi),
15 Juli 1965 (Bentuk Perlawanan OPM),
30 April 1967 (Kontrak Karya I PT. FM),
14 Juli 1969 (Pepera).
B. Detik - Detik Proklamasi
Tanggal 1 Juli 1971 merupakan hari Proklamasi kemerdekaan bangsa West Papua yang pertama kali. Sejak 1961 - 1970, belum ada proklamasi kemerdekaan, susunan kabinet pemerintahan, dan Konstitusi/UUD untuk bangsa Papua.
I. Proklamasi Kemerdekaan
West Papua (Melanesia) dinyatakan sah sebagai negara yang berdaulat, yang memilki dasar kebangsaan dan latar belakang sejarah yang berbeda dari Bangsa Indonesia (Melayu). Seth Jafeth Rumkoren dipilih sebagai Presiden pertama rakyat Papua Barat yang sah dalam proklamasi 1 Juli 1971.
Isi dari pada proklamasi 1 Juli adalah :
" Kepada Rakyat Papua sekalian, dari Numbay sampai Merauke, dari Sorong sampai Baliem dan dari Biak sampai Pulau Adi "
" Dengan berkat dan pertolongan Tuhan kami mendapat kesempatan hari ini, maklumkan kepada kamu sekalian berdasarkan keinginan Luhur bangsa Papua, bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini | 1 Juli 1971 | menjadi satu bangsa dan tanah yang merdeka dan berdaulat penuh (de facto dan de jure) "
" Kiranya Tuhan menyertai kita, dan dengan ini dunia menjadi maklum, bahwa keinginan Luhur bangsa Papua untuk merdeka atas tanah airnya Papua Barat telah menjadi nyata ".
Victoria, 1 Juli 1971
Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat
Seth Jafet Rumkorem
(Brigadir-Jenderal)
II. Pengumuman Kabinet Negara
Kabinet pemerintahan Republik West Papua disusun dan diumumkan pada tanggal yang sama sesuai amanat konstitusi sementara. Dengan komposisi kabinet yang terdiri dari Presiden, Menteri, Pemerintah daerah tingkat provinsi, Kabupaten kota, Distrik dan Kampung.
Pemerintahan ini dibentuk sebagaimana diatur dalam undang - undang 1971, maka alat kelengkapan negara waktu itu dipersiapkan. Isi konstitusi yang sebagai landasan berlaku mulai dari generasi kedua dan ketiga yang sedang berjuang sampai saat ini, dikutatkan amandemen oleh badan eksekutif dan legislatif yang terjadi perubahan sebanyak 3 kali.
III. Penetapan Undang - Undang Dasar 1971 (Konstitusi)
Rancangan undang - undang dasar atau konstitusi sementara Republik Papua Barat ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria dekat perbatasan PNG - Jayapura, West Papua. Konstitusi sementara terdiri dari 129 pasal, semua diatur per bagian masing - masing seperti nama negara, batas wilayah, lambang negara diatur pasal demi pasal.
IV. Penolakan Pesta Demokrasi Indonesia (Pemilu Pertama di Papua)
Sejak Indonesia menginvasi wilayah Papua Barat sejak 1963, namun mengikut sertakan dalam berbagi sistem pemerintahan demokrasi Indonesia sejauh itu belum melibatkan orang Papua.
Baru pertama kali tanggal 1 Juli 1971, Indonesia memaksa orang Papua memberikan hak pilihnya pada pemilihan presiden Indonesia pada waktu itu. Untuk menanggapi hal ini, Intelektual Papua waktu itu berkumpul bersama para tua - tua untuk menyatakan sikap menolak segalah bentuk pesta demokrasi Kolonial Indonesia.
Ketika peristiwa 1 Juli ini terjadi, serangan bersenjata berturut - turut di wilayah Senggi dan Waris antara tentara Indonesia dan orang Papua. Dan itulah cikal bakal terbentuknya Tentara Pembebasan Nasional (TPN) pada tanggal 26 Maret 1973.
Sebagaimana berdasarkan konstitusi 1971, yang merupakan kelengkapan alat negara maka terbentuknya tentara untuk mengawasi kabinet pemerintahan,
