Pernyataan | Edisi, 9 Januari 2024
Sebagai Presiden dan Perdana Menteri ULMWP, kami secara resmi menyatakan boikot terhadap pemilu Indonesia pada tanggal 14 Februari. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua: jangan tunduk pada sistem atau konstitusi penjajah Indonesia. Setelah Kongres ULMWP pertama yang diadakan pada bulan November 2023, Anda kini memiliki Presiden dan Perdana Menteri yang dipilih secara langsung. Anda juga memiliki konstitusi, kabinet, Visi Negara Hijau, sayap militer, dan struktur pemerintahan sendiri. Kami mengklaim kembali kedaulatan yang dicuri dari kami pada tahun 1963.
Rakyat West Papua tidak membutuhkan pemilu di Indonesia – rakyat saya sudah memilih. Pada Kongres ULMWP, lebih dari 5000 rakyat Papua dari tujuh wilayah adat dan mewakili seluruh formasi politik berkumpul di Jayapura untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Dengan peristiwa bersejarah ini, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita siap merdeka. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, ada empat syarat penting yang dapat dipenuhini untuk menjadi negara: wilayah, pemerintahan, rakyat, dan pengakuan internasional. Sebagai calon pemerintah, ULMWP memenuhi persyaratan ini.
Saat kami terus berduka atas meninggalnya Gubernur Lukas Enembe – sama seperti kami berduka atas perpindahan massal dan pembunuhan warga Papua selama lima tahun terakhir – kami meminta semua rakyat West Papua untuk menghormati ingatannya dengan menolak berpartisipasi dalam sistem yang telah menewaskannya. Gubernur Lukas dibunuh oleh Indonesia karena ia adalah pembela teguh budaya dan identitas nasional West Papua. Ia menolak undang-undang ‘Otonomi Khusus’ kolonial, yang diberlakukan pada tahun 2001 dalam upaya yang gagal untuk menekan ambisi nasional kita. Namun waktu untuk tunduk pada kehendak penguasa kolonial telah berakhir. Apakah suara West Papua yang memilih Jokowi menghentikan Indonesia mencuri sumber daya dan membunuh rakyat kita? Pemerintahan ilegal Indonesia atas gunung, hutan, dan tempat-tempat suci harus ditolak sekuat mungkin.
Kami mendesak semua orang yang tinggal di West Papua, termasuk para transmigran Indonesia, untuk menghormati duka kami atas Gubernur dan warisannya. Warga West Papua adalah masyarakat yang cinta damai – kami menyambut migran Indonesia dengan tangan terbuka, dan suatu hari Anda akan tinggal di antara sepupu Melanesia Anda di West Papua yang merdeka. Tapi jangan ada provokasi dari tuan tanah West Papua saat kita sedang berduka atas Gubernur Enembe.
Kepada pemerintah Indonesia, kami hanya meminta dukungan Anda agar kedaulatan Palestina dihormati di dalam wilayah Anda sendiri. Pembukaan konstitusi Indonesia menyerukan agar kolonialisme ‘dihapuskan dari muka bumi’. Namun di West Papua, seperti halnya di Timor Timur, Anda adalah seorang penjajah dan genosida. Satu-satunya cara untuk jujur terhadap konstitusi Anda adalah dengan mengizinkan West Papua pada akhirnya menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri. West Papua yang merdeka akan menjadi tetangga yang baik dan damai, dan Indonesia tidak lagi menjadi paria hak asasi manusia.
West Papua bukan lagi sebuah isu yang terisolasi: kita duduk berdampingan dengan penjajah kita sebagai anggota MSG, dan hampir separuh dunia kini menuntut agar Indonesia mengizinkan kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Sekarang adalah waktunya untuk mengkonsolidasi kemajuan kita: mendukung resolusi Kongres dan tiga agenda ULMWP, dan menolak pemerintahan Indonesia dengan memboikot pemilu mendatang.
Benny Wenda
Presiden ULMWP
Edison Waromi
Perdana Menteri ULMWP
_____________________
(https://www.ulmwp.org/west-papuans-boycott-the-indonesian-elections-and-reclaim-your-sovereign-state)
#ULMWP #WestPapua #Boycott #BoikotPemilu #Pemilu2024Boikot #Genocide #Ecocide #WelcomeUNHC #WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua
