JI-Jayapura. Presiden Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Hon. Benny Wenda menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 adalah merupakan hari proklamasi Kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka (OPM) di Markas Victoria.
“Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 deklarasi kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka (OPM) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971. Deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai – yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan tindakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia. Hal ini memberi tanda dan pesan kuat ke Jakarta bahwa kami, orang-orang Papua Barat, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda (Jakarta) atau ‘Tindakan Tanpa Pilihan’ 1969,” tukas Benny Wenda dalam pernyataan resmianya pada 1 Juli 2022.
Ia menyatakan bahwa sejak saat itu, rakyat Papua telah berjuang untuk kemerdekaannya. Yang mana dilakukan melalui perang gerilya, di mana OPM telah membantu menjaga api pembebasan tetap hidup.
“Mereka adalah penjaga rumah kita. Membela tanah kita, dan memperjuangkan kedaulatan yang dirampas dari kita oleh Jakarta,” tegasnya.
Oleh karena itu, kata Wenda pada hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat ini, ia menyeruhkan kepada semua orang Papua Barat untuk merenungkan perjuangan mencapai kemerdekaan dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi ini.
epada siapapun di sana, apakah Anda yang diasingkan di luar negeri, di kamp pengungsian, anggota Tentara Papua Barat, atau dipindahkan secara internal oleh pasukan colonial.
“Kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk membebaskan Papua Barat dari penindasan Indonesia.”
“OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara. Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita, Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita. Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.”
“Saya juga menggunakan momen ini untuk mengumumkan dua hal baru tentang Pemerintahan Sementara kita. Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Intelijen. Seperti departemen kami yang lain, departemen ini akan beroperasi di tanah Papua yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia. Selain itu, saya mengumumkan bahwa kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021. Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.”
Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971, misi rakyat Papua adalah sama, yaitu menolak kehadiran Indonesia di Papua Barat, yang menurut hukum internasional ilegal.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengakui ‘Otonomi Khusus’, lima provinsi baru, atau hukum kolonial lainnya.
Kita memiliki konstitusi kita sendiri. Saya kembali mengulangi seruan saya kepada Presiden Widodo untuk duduk bersama saya dan membahas referendum kemerdekaan. Ini adalah hal satu-satunya jalan menuju solusi damai,” pungkasnya.
