––––––––––––––––––
Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam sejarah West Papua, 5 April merupakan tanggal dimana berdirinya badan legislatif bangsa Papua untuk pertama kalinya dengan nama “Nieuw Guinea Raad” pada 5 April 1961 sebagai lembaga representasi rakyat di West Niuew Guinea, atau (sekarang disebut: West Papua). Dewan diresmikan dengan 28 anggota, 16 di antaranya telah dipilih dalam pemilihan yang diadakan selama Januari 1961, dan 12 anggota ditunjuk oleh Gubernur.
Beberapa bulan setelah terbentuk, Dewan New Guinea kemudian merancang sebuah manifesto nasional bangsa Papua dan ditetapkan dalam sidang Dewan pada 19 Oktober 1961. Sidang itu menetapkan sejumlah atribut kebangsaan Papua sebagai embrio negara baru bagi West Papua, diantaranya adalah bendera Bintang Kejora.
Pengumuman hasil sidang tersebut direncanakan terjadi pada 1 November 1961, namun tertunda hingga deklarasikan tepat 1 Desember 1961 dengan sebuah upacara pengibaran bendera untuk pertama kalinya, disaksikan oleh Pemerintah Belanda, Inggris, Australia, juga Prancis, namun peristiwa itu tidak bertahan lama akibat ambisi wilayah kekuasaan dan kepentingan ekonomi politik yang di-andili oleh Amerika Serikat, Presiden RI pertama Ir. Soekarno menginvasi (menduduki) bangsa Papua melalui Tri Komando Rakyat (TRIKORA) 19 Desember 1961.
Proses invasi atau pendudukan secara ilegal oleh Indonesia atas Papua yang dimulai 19 Desember itu terus berlanjut secara sistematis melalui kesepakatan ilegal yang dikenal dengan New York Agreement 15 Agustus 1962 dilakukan oleh bangsa-bangsa asing antara lain bangsa asing Indonesia, Belanda dan Amerika kemudian berujung pada pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri palsu (Pepera 1969) di West Papua oleh Indonesia yang cacat hukum dan moral. Pada akhirnya berujung masalah di PBB, dan lahirnya resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969 sebagai catatan yang perlu ditinjau.
Tanggal 5 April 2022 besok, bertepatan dengan momentum bersejarah bangsa, Pemerintahan Sementara ULMWP telah diundang resmi oleh Komite Tetap Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda untuk sebuah pertemuan, dimana Pemerintah Belanda sebagai penjajah bangsa Papua dan juga aktor dalam sejarah Penentuan Nasib Sendiri West Papua, hendak mendengar langsung update terkini dari Pemerintah Sementara ULMWP tentang situasi di West Papua. Dalam kesempatan ini juga, Interim Presiden, Hon. Benny Wenda dan Kepala Misi Uni-Eropa Mr. Oridek Ap yang telah diundang resmi dan akan mempresentasikan semua proses serta tahapan perjuangan West Papua yang telah lama ditinggalkan Belanda hingga perjuangan sekarang.
Tidak hanya Pemerintah Sementara, Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda juga telah mengundang Ketua Parlemen Internasional untuk West Papua atau (IPWP) Hon. Alex Sobel MP yang juga adalah anggota Parlemen Inggris untuk turut hadir dalam pertemuan ini. Selain itu, perwakilan ILWP (Pengacara Internasional untuk West Papua) Mr. Tim Hansen Koordinator (Lawyer) Australia pun telah diundang.
Konflik Politik di West Papua yang berkepanjangan pasca aneksasi West Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki usia setengah abat lebih. Pendapat lain telah mengatakan bahwa, masalah West Papua merupakan salah satu konflik terlama yang ada di wilayah Asia–Pasifik.
Bangsa Papua melalui United Liberation Movement for West Papua terus bergerak sambil berproses pada tingkatan yang lebih tinggi, termasuk lobi-lobi diplomasi internasionalnya yang cukup signifikan.
Dan kini ULMWP telah berdiri sebagai sebuah Pemerintahan-Semi, mendapat dukungan yang luas secara masif yang sistematis mulai dari kawasan Melanesia, Pasifik, Afrika–Karibia dan Uni-Eropa dengan total menjadi 108 negara anggota PBB. Mereka telah mencium aroma tidak sehat dalam tubuh Indonesia pasca peralihan pemerintahan dari Belanda ke UNTEA dan UNTEA ke Indonesia, yang pada akhirnya sekarang West Papua menjadi luka bernanah busuk dalam tubuh Indonesia. Dunia sedang mengkritisi hal itu, dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia untuk segera berkunjung ke West Papua.
Hal-hal ini semua akan menjadi pembicaraan dalam pertemuan nanti di Parlemen Belanda pada tanggal 5 April 2022, yang akan disiarkan langsung melalui (live stream).
Untuk itu, dalam rangka memperingati sejarah legislatif bangsa Papua yang tanggal 5 April 1961, sekaligus juga dalam rangka mendukung pertemuan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda dengan Pemerintahan Sementara ULMWP yang akan berlangsung tanggal 5 April 2022 di Gedung Parlemen Belanda, kami imbau seluruh elemen bangsa Papua dimanapun berada untuk melakukan kegiatan secara damai dalam bentuk mimbar bebas, diskusi-diskusi, doa dan ibadah, serta aksi-aksi melalui media massa di seluruh teritori West Papua, pada hari Selasa, 5 April 2022 di seluruh West Papua
Demikian imbauan umum dalam rangka memperingati lahirnya Nieuw Guinea Raad atau Dewan New Guinea dan dalam rangka mendukung Pertemuan Pemerintahan Sementara ULMWP dengan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Belanda di Gedung Parlemen Belanda pada tanggal 5 April 2022 ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan berlimpah terima kasih, Wa, Wa, Wa!
Port Numbay – West Papua, 4 April 2022
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAHAN SEMENTARA ULMWP
(United Liberation Movement for West Papua)
MENGETAHUI
ttd
BAZOKA LOGO
Menteri
#5April1961 #ULMWP #WestPapua #WesternNewGuinea #Netherlands #NieuwGuineaRaad #NewGuineaCouncil #WestPapuaCouncil #FreeWestPapua #Referendum
