“Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout: Gembala Dan Guru Bagi Papua. 2020:399).
Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman,MA
1. Pendahuluan
I write to you, Sir, like you, I am deeply committed to real reconciliation with justice for all, and to peaceful change to a more just and open South African society in which the wonderful riches ans wealth of our country will be shared more equitably." ( Surat Bishop Desmond Tutu kepada Perdana Menteri Afrika Selatan, Mr. John Boster, 6 Mei 1976).Terjemahan bebas:"Saya menulis kepada Anda, Tuan, seperti Anda, saya sangat berkomitmen untuk rekonsiliasi nyata dengan keadilan untuk semua, dan untuk perubahan damai ke masyarakat Afrika Selatan yang lebih adil dan terbuka di mana kekayaan melimpah dan kekayaan negara kita akan dibagikan secara lebih adil."
Dalam artikel ini, penulis mengutip surat Arbishop Desmond MpiloTutu kepada Perdana Menteri John Voster pada 6 Mei 1976, untuk memberitahukan kepada para pembaca, bahwa Gereja selalu berdiri dipihak rakyat yang tertindas, terabaikan, yang memperjuangkan keadilan, pedamaian dan hak politik mereka dengan cara-cara bermartabat. Pengalaman di Afrika Selatan dan di berbagai Negara di belahan bumi ini juga sedang dialami rakyat dan bangsa West Papua dibawah pendudukan dan penjajahan Indonesia yang bertangan besi.
Seperti posisi Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo,SDB, di Timor Leste (dulu: Timor Timur) yang dikutip ini.
"...dalam realitas kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional." (Frans Sihol Siagian & Peter Tukan. Voice the Voiceless, 1977:127).
Jadi, posisi keberpihakan Dewan Gereja Papua (WPCC) kepada ULMWP bukan merupakan sejarah baru dan bukan sikap yang aneh, tetapi memang posisi ini sudah merupakan tugas dan panggialan utama Gereja dalam dunia realitas. Ada penugasan dan mandat resmi dari Tuhan Yesus Kristus, "Gembalakanlah domba-domba-Ku" (Yohanes 21:15-17).
Tulisan artikel ini kemungkinan timbulnya banyak pertanyaan, mungkin juga goncangan bagi para teolog, pendeta dan orang Kristen pada umumnya. Karena ULMWP jelas merupakan wadah politik yang tidak boleh disentuh oleh Gereja. Pemahaman ini disebabkan karena selama ini didoktrin dengan dogma Gereja yang mempersempit ruang gerak dan peran Gereja yang universal untuk menyentuh semua dimensi kehidupan umat manusia. Selama ini peran Gereja dipersempit dengan "hanya" urus masalah rohani, masalah surga dan bahaya neraka.
Sayangnya, para teolog dan para pendeta selama berabad-abad mengisolasi peran Gereja Tuhan dalam ruang-ruang mimbar gereja dalam gedung-gedung megah berjejeran dengan kursi mewah . Para pendeta tidak menyadari bahwa Gereja memegang Kunci Kerajaan Allah yang mewartakan nilai-nilai ilahi yang universal. Dalam tugas suci dan kewajiban serta tanggungjawab Gereja memperjuangkan keadilan, kedamaian, kasih, kebebasan dan keharmonisan hidup bagi semua orang serta hak politik rakyat dengan menyatakan kebenaran Allah yang membebaskan, kebenaran yang meluruskan yang bengkok dan miring, kebenaran yang menyembuhkan dan memulihkan bangsa yang korup, kebenaran yang menghancurkan bangsa-bangsa, dan raja-raja serta pemimpin-pemimpin yang jahat, angkuh dan sombong.
Dengan tepat Pendeta Dr. Karel Phil Erari mengatakan: "Bagi gereja dan bangsa Papua, kehadirannya dalam konteks NKRI, diwarnai oleh konflik dan masalah. Papua oleh banyak pengamat disebut sebagai provinsi bermasalah, mungkin karena awal kehadirannya "ilegal", sehingga semua kebijakan selanjutnya penuh dengan masalah dan sebagaiannya ilegal, atau bertentangan dengan hukum dan keadilan." (Sumber::YUBILEUM PEMBEBASAN MENUJU PAPUA BARU: LIMA PULUH TAHUN GEREJA KRISTEN INJILI DI TANAH PAPUA ( 2006:192).
Untuk mengatasi situasi yang brutal, kejam dan tidak manusiawi yang dilakukan penguasa Indonesia melalui kekuatan TNI-POLRI yang merendahkan martabat kemanusiaan Phil Era menekankan bahwa peran gereja menjadi kunci sentral dan sangat penting untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian dan kebenaran serta pembebasan rakyat dan bangsa West Papua.
"...pesan profetis agar Gereja tetap setia dan konsisten dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia dalam rangka pembebasan dan perdamaian bagi seluruh orang Papua. ...'Dekade Pembebasan', sebagai komitmen dan janji di mana seluruh program Gereja di bidang kesaksian, menjadi kesaksian yang membebaskan; bidang pelayanan, menjadi pelayanan yang membebaskan; dan koinonia atau persekutuan, menjadi Koinonia yang membebaskan." (hal. xxxiii).
Erari mempertegas posisi dan peran serta pertanggugjawaban dari Gereja untuk jaminan perlindungan dan harapan rakyat Papua dalam tugas pastoral.
"....dan gereja-gereja di Papua maupun di Indonesia memahami masalah Papua sebagai bagian dari tugas pastoralnya. Oleh karena itu secara hakiki, gereja berada di pihak rakyat yang berjuang untuk suatu pembaruan dan transformasi. Sehingga bilamana rakyat berjuang untuk sebuah kemerdekaan, yang bebas dari ketakutan, penindasan dan penjajahan, maka posisi gereja dituntut untuk bersuara secara kritis dan bertanggungjawab." (hal. 175).
Konsistensi peran dan tanggungjawab Gereja Tuhan juga terlihat dari kesaksian Pdt. Dr. Siegfried Zoellner dalam buku: Bersatu Dalam Tuhan: GKI-TP 60 Tahun 1956-2016, sebagai berikut:
" Saya mengingat perkataan Ketua GKI yang pertama, Pdt. F.J.S. Rumainum: ..Kita sebagai gereja harus berada di samping orang-orang tersingkir, kalau tidak-pekerjaan kita sia-sia!" ( 2016:79).
Erari dengan yakin mengatakan: "Peran gereja menjadi sangat strategis dalam rangka mengawal panji-panji kemerdekaan, persatuan, keadilan dan perdamaian." (hal. 198).
2. Posisi Dewan Gereja Papua (WPCC) Terhadap ULMWP
Gereja identik dengan rakyat. Gereja adalah ibu dari semua orang. Gereja adalah tempat semua orang merasa aman dan terlindung. Karena itu, Dewan Gereja Papua (WPCC) menjadi rumah untuk semua Orang Asli Papua yang tertindas dan teraniaya. Dewan Gereja Papua tempat menanpung air mata, darah dan penderitaan dan tulang belulang umat Tuhan yang selama ini dibantai oleh Penguasa Indonesia dengan moncong senjata sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini tahun 2020.
Ini tugas dan panggilan suci Gereja Tuhan untuk melindungi, menjaga dan menggembalakan umat Tuhan. Ada tugas dari Tuhan Yesus Kristus kepada gereja-Nya. "Gembalakanlah domba-domba-Ku" (Yohanes 21:15-17). Bagian lain Tuhan Yesus berkata: "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan" (Yohanes 10:10).
Otoritas dan wewenang Gereja tidak dibatasi dengan dimensi ruang dan waktu, dan tembok-tembok/benteng-benteng perangkat aturan serta undang-undang duniawi, termasuk undang-undang NKRI tidak membatasi tugas-tugas Gereja yang memegang mandat ilahi dan nilai-nilai universal. Tuhan Yesus berkata: "Di atas batu karang ini, Aku mendirikan Gereja Tuhan dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kinci Kerajaan sorga ada pada Gereja." (Matius 16:18-19).
Dari dasar yang teguh dan kuat, yaitu Yesus Kristus, Kepala Gereja-Nya, Dewan Gereja Papua (WPCC) meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (Isi dari Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)
Dewan Gereja Papua (WPCC) mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga; sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan KAPOLRI di Swiss-Bell Hotel Jayapura. (Isi dari surat 13 September 2019).
Dalam renungan Dewan Gereja Papua (WCC) dengan judul: TUHAN 'OTSUS PEMBANGUNAN INDONESIA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT PAPUA SUDAH MATI' tertanggal, 5 Juli 2020 mendukung Pemerintah Republik Indonesia, bahwa:
" Langkah yang telah diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menangani kasus Aceh/GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005; dan dengan melihat 4 sumber konflik yang telah diangkat Tim Penelitian LIPI; dan keberadaan ULMWP/Kelompok Pro-Referenfum sebagai mitra dialog yang diusulkan pak Presiden Jokowi tanggal 30 September 2019 yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral."
Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo Selaku Panglima Tertinggi TNI/POLRI: Rakyat Papua Bukan Musuh NKRI, Stop Militerisasi Tanah Papua dan Tindaklanjuti Janji Presiden untuk Bertemu Kelompok Pro-Referendum Papua. Surat terbuka tertanggal 7 Oktober 2020 dipertegas kembali posisi Dewan Gereja Papua, bahwa:
"....Dewan Gereja Papua telah menyampaikan jalan perundingan damai, melalui Surat Gembala 26 Agustus 2019, yang mendesak Pemerintah RI untuk menunjukkan keadilan kepada rakyat Papua dengan solusi: berunding dengan ULMWP sebagaimana jalan perundingan yang pernah ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam menghadapi Konflik Berdarah dengan Aceh yang berakhir dengan Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005."
3. ULMWP bukan wadah baru tapi wadah lama yang berubah nama.
Yang menjadikan pijakan Dewan Gereja Papua (West Papua Council of Churches) mendukung ULMWP, sebagai berikut:
1. Dewan Gereja Papua sebagai ibu dan rumah dari rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua tetap berdiri bersama-sama rakyat Papua dalam memperjuangkan keadilan, pedamaian, martabat kemanusiaan, kesamaat derajat dan kebebasan dan kemerdekaan hak politik dengan jalan DAMAI dan bermartabat.
2. Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP karena sebagai rumah politik rakyat dan bangsa West Papua yang berjuang untuk KEADILAN dan PERDAMAIAN. Karena, "KEADILAN dan KEBENARAN akan menciptakan perdamain abadi dan Permanen di Papua" (Yesaya 9:6).
Seperti Dom Helder Camara mengatakan: "KEADILAN adalah persyaratan, jalan dan cara untuk terciptanya dunia yang damai. Hanya untuk melalui KEADILAN, perdamaian yang murni dan permanen akan tercapai. Tuhan sebagai sumber perdamaian dan tahu perdamaian dari KEADILAN akan memakai dan menguatkan orang-orang yang bermaksud mulia untuk memperjuangkan perdamaian" (Sumber: Spiral Kekerasan: 2005).
Camara menegaskan: "Tuhan yang mencintai perdamaian dan tahun perdamaian berasal dari KEADILAN, akan membantu orang-orang yang bermaksud baik."...Perdamaian adalah cita-cita kami. Bukan sembarang perdamaian. Bukan perdamaian palsu. Perdamaian murni yang diberikan Kristus kepada semua orang yang berkehendak baik." (2005: 63, 25).
2. Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP karena wadah ini didirikan atas dukungan Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) di Vanuatu dibawah pimpinan Pastor Allen Nafuki pada 6 Desember 2014 melalui Deklarasi Saralana, di Port Villa, Vanuatu. Dan juga, karena didirikan oleh para tokoh bangsa West Papua yang mempunyai cita-cita luhur dan suci untuk PERSATUAN yang kuat dan utuh bagi rakyat dan bangsa West Papua. Seperti Firman Tuhan: Yesus menengadah ke langit dan berkata: "supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku." (Yohanes 17:21).
3. Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung ULMWP karena wadah politik resmi yang merupakan kelanjutan atau tongkat estafet dari ratusan bahkan ribuan para pejuang Papua Barat Merdeka yang telah gugur di medan oerjuangan di kota, di hutan dan di Luar Negeri dan juga masih tetap bertahan hidup yang dipelihara TUHAN sampai ikut menyaksikan dan mendirikan ULMWP sebagai rumah politik rakyat bangsa West Papua.
4. Dewan Gereja Papua (WPCC) mendukung ULMWP karena seluruh organ dan faksi perjuangan Papua Barat Merdeka telah bersatu dalam satu wadah politik yang didukung oleh pilar-pilar pertahanan dan perjuangan politik rakyat dan bangsa West Papua.
5. Dewan Gereja Papua melihat bahwa ULMWP sedang memikul tanggungjawab besar dan berat secara moril dan politik tentang penderitaan, tetesan darah dan air mata serta tulang-belulang rakyat dan bangsa West Papua, maka Dewan Gereja Papua sebagai ibu dan rumah bersama tetap mendukung ULMWP dalam doa dan dukungan moril.
6. Dewan Gereja Papua (WPCC) menentang perjuangan yang berbasis kekerasan karena kekerasan ditentang oleh Tuhan Yesus dan Gereja-Nya. Karena, kekerasan akan melahirkan kekerasan baru yang lebih brutal dan barbar yang akan menimbulkan penderitaan panjang dipihak umat Tuhan dan rakyat sipil yang tidak terlibat dalam kejahatan kekerasan. Kekerasan dengan alasan apapun, termasuk alasan keamanan dan kepentingan nasional atau NKRI harga mati juga dikutuk dan keras keras oleh WPCC. Seperti kata Yesus Kristus: "Berbahagialah orang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah" (Matius 5:9).
Semoga ada pencerahan. Selamat membaca. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, Selasa, 3 November 2020
Penulis
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Alliansi Baptis Dunia (BWA).
