Situs-situs dalam jaringan tersebut tampak seperti outlet berita independen. Tetapi catatan pendaftaran dan wawancara Reuters dengan editor situs web dan perwira intelijen pasukan khusus menunjukkan bahwa situs-situs tersebut didanai dan dikoordinasikan oleh seorang kopral tentara Indonesia bernama Yunanto Nugroho.
Bahan-bahan dari situs-situs web tersebut kemudian disebarkan oleh jaringan akun Twitter dan Facebook.
Beberapa dari akun-akun tersebut menggunakan foto profil atau kartun yang membuatnya tampak sebagai karya penduduk Papua atau aktivis “Papua Merdeka”. Akun-akun ini bahkan mempromosikan materi yang memuji tentara dan mengkritik para pendukung penentuan nasib sendiri orang Papua.
Reuters menandai lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial setelah menerbitkan investigasinya. Twitter kemudian mencatat lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu, dilaporkan oleh Reuters.
“Akun Ditangguhkan. Twitter menangguhkan akun yang melanggar aturan Twitter, ” demikian pesan yang ditampilkan di platform twitter dalam menanggapi upaya Reuters untuk mengakses akun yang ditangguhkan itu.
Namunjuru bicara Twitter menolak mengomentari alasan penangguhan tersebut.
Sedangkan juru bicara Facebook mengatakan platformnya telah menghapus “sejumlah akun” yang ditandai oleh Reuters karena melanggar standar komunitasnya, dan menambahkan “penyelidikan sedang berlangsung.”
Facebook sebelumnya menutup jaringan akun dan halaman palsu yang memposting konten gerakan Kemerdekaan Papua pada Oktober 2019.
Sementara juru bicara militer Indonesia belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Pada awal Januari lalu Reuters menerbitkan laporan investigasi berjudul “Indonesian army wields internet ‘news’ as a weapon in Papua”. Laporan ini tentang situs-situs propaganda tentang Papua. Reuters menyebutkan sepuluh situs web, beberapa di antaranya telah beroperasi sejak pertengahan 2017, dalam bahasa Indonesia dan menggunakan nama-nama seperti berita-indonesia.co.id (Berita-Indonesia), koranprogresif.co.id (Surat Kabar Progresif), dan viralreporter5. com. Situs-situs ini tidak mengungkapkan hubungan mereka dengan militer, dan dalam beberapa bulan terakhir sebagian besar dari mereka telah membuat informasi domain mereka pribadi.
Situs-situs web tersebut mempublikasikan liputan positif yang seragam dari pemerintah, militer dan polisi di samping artikel-artikel yang menjelek-jelekkan kritik pemerintah dan aktivis HAM. Sumber dari beberapa cerita mengatakan kepada Reuters bahwa situs web mengaitkan kutipan yang diciptakan oleh mereka dan menerbitkan kepalsuan lainnya.
Letnan Kolonel Zulhardie, kepala unit informasi militer yang berbasis di Jakarta, di mana Yunanto bekerja, merujuk pertanyaan-pertanyaan Reuters kepada juru bicara militer Indonesia Sisriadi yang tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.
Reuters dalam laporannya itu juga menuliskan Kolonel Muhammad Aidi, seorang penasihat intelijen untuk komandan Kopassus mengatakan operator komputer militer telah membantu menciptakan dan mempertahankan banyak situs berita sebagai bagian dari “upaya militer” dalam menjalin kemitraan dengan sukarelawan sipil yang mencakup pemuda dan veteran media yang mendekati militer untuk membantu. (*)
Editor : Victor Mambor
Artikel ini diterjemahkan dari artikel berjudul Twitter, Facebook suspend accounts linked to Indonesian army’s Papua campaign (5/3/2020) dan RPT-INSIGHT-Indonesian army wields internet ‘news’ as a weapon in Papua (8/1/2020) yang dipublikasikan oleh Reuters.
