Tak Puas Jawaban DPRP, Ribuan Pengunjukrasa Nginap di DPRP
Namun karena jawaban yang disampaikan DPRP dinilai mengambang, maka ribuan massa sepakat menginap di Halaman Gedung DPRP menunggu sampai DPRP menggelar sidang paripurna menindaklanjuti 11 butir rekomendasi Mubes MRP. Pasalnya, setelah menerima 11 butir rekomendasi hasil Mubes MRP, saat itu juga Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda berjanji akan memberikan jawaban setelah 3 pekan pihaknya melakukan sidang paripurna.
Ribuan massa dari beberapa elemen masyarakat Papua antara lain Forum Demokrasi Rakyat Papua (FDRP), Dewan Adat Papa (DAP), Presidium Dewan Papua (PDP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah (AMPT) serta Solidaritas Perempuan Papua (SPP).
Sebagaimana disampaikan Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa Salmon Yumame SE di sela sela aksi unjukrasa tersebut bahwa kehadiran pihaknya di Gedung DPRP untuk meminta jawaban pihak DPRP. Pasalnya, setelah selama 3 pekan menunggu jawaban sesuai janji DPRP menggelar sidang paripurna untuk menindaklanjuti 11 butir rekomendasi hasil rekomendasi MRP yang berlangsung pada 9-10 Juni 2010 lalu.
Saat itu, menurutnya, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda telah meminta waktu selama 3 pekan untuk membahasnya dalam sidang paripurna. Namun demikian, ujar Yumame, pihaknya menunggu jawaban dari DPRP terakhir pada Kamis (8/7) pukul 18.30 WIT sebagaimana kesepakatan pegelaran aksi injukrasa bersama pihak Polda Papua.
Dia menegaskan, apabila hingga jam yang ditentukan DPRP belum juga melaksanakan sidang paripurna menindaklanjuti rekomendasi dari Mubes MRP, maka massa akan menginap di Halaman Gedung DPRP, Jayapura serta akan melanjutkan aksi unjukrasa hingga Jumat (9/7). Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh rakyat Papua yang merasa ikut berjuang bersama rakyat Papua agar dapat mengirimkan makanan dan minuman bagi pengunjukrasa.
Namun demikian, Ir Weynand Watory, salah seorang anggota Komisi A DPRP menyatakan bahwa pihaknya menjumpai kendala internal yakni rapat paripurna DPRP untuk membahas 11 rekomendasi hasil Mubes MRP mengalami penundaan. Hal ini disebabkan, lanjut Watory, Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM, Wakil Ketua II DPRP Komaruddin Watubun serta Wakil Ketua III Yap Kogoya selama beberapa pekan ini sedang menunaikan tugasnya di luar Papua.
“Kami punya mekanisme yakni sebuah keputusan dapat ditetapkan apabila seluruh pimpinan DPRP menyetujuinya,” tukas Watory. Pernyataan ini kontan membuat sejumlah pengunjukrasa mengancungkan tangannya ke arah anggota DPRP. Bahkan Ketua Soridaritas Perempuan Papua Abina Wasanggai yang didaulat untuk menyampaikan orasi mendesak agar Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM meletakkan jabatannya saat ini juga lantaran ia dinilai tak mampu mengemban amanat hati nurani rakyat Papua.
Sontak keadaan makin panas dan mencekam, karena sejumlah pengunjukrasa juga mendesak agar Jhon Ibo turun dari jabatannya sebagai Ketua DPRP. Namun demikian, massa kembali tenang setelah Ketua AMPT Markus Haluk mengambilalih pengeras suara (mike) agar massa bersikap santun untuk menyelesaikan permasalahan yang kini dihadapi sebagian besar rakyat Papua.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut mengutarakan, berkaitan 11 rekomendasi dari Mubes MRP, maka pihaknya menyarankan agar DPRP dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan rakyat kepada DPRP. Selanjutnya pihaknya menunggu keputusan Presiden menyangkut keinginan rakyat Papua untuk mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat.
“Pekerjaan melayani rakyat adalah pekerjaan Tuhan. Keputusan kalian untuk menyelamatkan bangsa Papua akan dihargai Tuhan karena itu Bapak dan Ibu jangan takut untuk membuat suatu keputusan,” tukasnya disambut tepuk tangan ribuan massa.
Menurut dia, salah satu dari 11 rekomendasi Mubes MRP yakni rakyat Papua ingin mengembalikan Otsus karena selama 9 tahun perjalannya tak mampu mensejahterakan rakyat Papua. Karena itu, pihaknya mengajak massa untuk menaikkan status pengembalian Otsus dengan otonomi penuh alias merdeka. “Kalau kita menurunkan status Otsus, maka kita mengalami kemunduran,” tukasnya.
Dia menambahkan, DAP telah menyampaikan surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang intinya minta pemerintah Indonesia menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa apabila bangsa Palestina mendesak kemerdekaannya seharusnya bangsa Papua Barat juga diberikan hak yang sama yakni kemerdekaan seperti bangsa Palentina.
“Hal ini sebenarnya dapat dipenuhi apabila pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk memberikan referendum bagi bangsa Papua Barat untuk mengurus dirinya sendiri tanpa tekanan apapun,” ungkapnya.
Juru Bicara KNPB Mako Tabuni ketika menyampaikan orasi menegaskan, hari ini adalah hari kebangkitan bangsa Papua untuk melawan segala penindasan yang dilakukan pemerintah dan negara RI. Pasalnya, perjuangan ini adalah perjuangan menuju pembebasan nasional.
“Perjuangan ini adalah perjuangan yang sungguh dari bangsa yang tertindas,” tukasnya.”Merdeka bukan hanya merdeka dari segala penindasan dan kegagalan Otsus tapi merdeka untuk menuntut martabat dan harga diri bangsa kami.”
Menurut dia, selama 48 tahun bangsa Papua Barat diintervensi pihak PBB, AS, Belanda dan Indonesia. Karena itu, penyelesaian bangsa Papua Barat juga harus melalui mekanisme internasional. Selama ini pula perjuangan bangsa Papua Barat telah mendapat simpati dari dunia internasional bahkan ada pihak melakukan gugatan menyangkut masalan Papua Barat di Mahkamah Internasional.
“Marilah kita bersatu dan terus maju menentang ketakadilan karena kemerdekaan bangsa Papua Barat berada di depan mata kita semua,” tukasnya. (mdc)
