 |
| TNI : Netizen Indonesia akan bergerak melawan opini menyesatkan tentang Indonesia |
“Saya tidak tahu tentang itu (penutupan 80 akun),” jawab Dax singkat saat ditanya tentang penutupan akun-akun tersebut, Jumat (6/3/2020).
Namun Dax mengatakan ia memandang keberadaan akun-akun tersebut sebagai bentuk rasa cinta tanah air netizen Indonesia untuk melawan kampanye untuk melepaskan Papua dari NKRI yang sangat masif dan terstruktur.
“Yang dilakukan oleh cyber troops dari kelompok Free West Papua dari dalam dan luar negeri melalui penyebaran informasi yang cenderung mendiskreditkan pemerintah Indonesia khususnya TNI / Polri,” lanjut Dax.
- Baca Twitter dan Facebook tutup 80 akun yang berkaitan dengan propaganda militer Indonesia tentang Papua
Ia menambahkan, netizen Indonesia sudah sadar bahwa upaya membela kedaulatan bangsa dan negara sudah memasuki spektrum baru yaitu cyber space. Dan ketika ada upaya pihak tertentu untuk membentuk opini menyesatkan tentang Indonesia, maka netizen Indonesia akan bergerak melawannya.
“Tidak ada yang salah dengan hal itu. Justru kesadaran bela negara rakyat Indonesia melalui spektrum cyber harus lebih ditingkatkan,” kata Dax.
Laporan terkahir Reuters menyebutkan Reuters menandai lebih dari 80 akun di kedua platform media sosial setelah menerbitkan investigasinya. Twitter kemudian mencatat lebih dari 60 akun yang tampaknya menggunakan identitas palsu, dilaporkan oleh Reuters.
“Akun Ditutup. Twitter menutup akun yang melanggar aturan Twitter, ” demikian pesan yang ditampilkan di platform twitter dalam menanggapi upaya Reuters untuk mengakses akun yang ditutup itu.
Akun-akun palsu ini menggunakan foto profil Orang Asli Papua atau kartun-kartun Papua hingga foto aktivis Papua pro Merdeka untuk memberikan kesan bahwa akun-akun tersebut benar milik OrangAsli Papua. Akun-akun ini kemudian menyebarluaskan artikel-artikel saduran dari beberapa situs-situs propaganda tentang Papua di platform media sosial. Situs-situs ini [un diduga sebagai situs media siluman karena tidak jelas siapa penanggungjawabnya.
Sebelumnya, Jubi berkolaborasi dengan Tirto menerbitkan investigasi tentang situs-situs seperti ini. Laporan kolaborasi itu mendapati setidaknya ada 18 situs yang bisa disebut sebagai media siluman. Situs-situ ini melakukan praktek sadur menyadur dari media-media mainstream untuk menciptakan kesan yang hampir sama; tak ada pelanggaran HAM di Papua, kelompok pendukung Papua merdeka adalah “kriminal” yang kerap melakukan kejahatan, tentara dan polisi telah melakukan tugasnya dengan baik, dan sebagainya. (*)
