Salinan asli Perjanjian New York atau yang lebih dikenal luas sebagai "New York Agreement", adalah salah satu konsensi paling penting dalam sejarah perjalanan bangsa Papua, karena memutuskan masa depan tanah dan manusia Papua.
Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 di Kota New York, Amerika Serikat oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia serta disaksikan oleh Amerika Serikat sebagai pemrakarsa pertemuan tersebut. Walaupun yang dibahas adalah hak dan hajat hidup orang Papua, nyatanya satu pun orang Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian ini.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini beralasan bahwa "orang Papua masih terlalu primitif" sehingga tidak bisa "diajak" duduk bersama. Argumen ini nyatanya tidak mendasar dan menunjukkan watak rasis. Sebab, saat itu semua orang Papua yang terpelajar sudah mengkonsolidasikan diri dan membentuk 8 partai politik dan semuanya bersatu dalam sebuah wadah yang disebut New Gunea Raad. Bahkan 1 tahun sebelumnya dewan ini telah mendeklarasikan kemerdekaan dengan menyusun nama negara, West Papua; lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua; Bendera negara, Bintang Kejora; dsb, dsb.
Pada tanggal 1 September 1962 hanya 9 dari 28 anggota New Guinea Raad yang mendukung Perjanjian New York. Dalam pemilihan suara putaran kedua, setengah dari Dewan New Guinea terpaksa keluar ruangan dan menolak dengan tegas Perjanjian New York.
Tidak cukup di situ, pada 19 September 1962, di bawah pimpinan Herman Wajoi dan Nikolas Tanggahma, Kongres Nasional Papua (KNP) Papua dilaksanakan dan hasilnya, pertama, menolak Perjanjian New York khususnya pasal II tentang penyerahan administrasi kekuasan atas Papua dari Belanda kepada UNTEA dan selanjutnya diserahkan kepada Indonesia. Kedua, mendesak dilakukan plebisit yang adil dan partisipatif dibawah pengawasan PBB dalam rangka menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Tanggal 2 Desember 1962 Dewan Biak Numfor
See less
