Mengapa Komisi Hak Asasi Manusia Campur Tangan dalam Urusan Korupsi Gubernur Kolonial di West Papua Lukas Enembe?

Pembuka

Dalam situs resmi West Papua Army (WPA), dari Markas Pusat Pertahanan (MPP), Sekretaris-Jenderal WPA General Amunggut Tabi telah menyampaikan tuduhan yang cukup mengejutkan banyak pihak, khususnya Orang Asli Papua (OAP), bahwa Lukas Enembe selama ini mendanai dan mendukung NKRI di Tanah Papua dengen melibatkan para Tokoh Papua Merdeka yang selama ini memperjuangkan Dialogue antara West Papua (TPN OPM atau ULMWP).

Ada tiga berita yang perlu kita baca sebagai referensi:

1. Laporan Papua Merdeka News tentang Operasi BIN di West Papua meloloskan Agena NKRI di dalam ULMWP
2. General Amunggut Tabi tenting kasus korupsi gubernur Kolonial Indonesia di West Papua, Lukas Enembe
3. Kunjungan KOMNAS HAM ke Lukas Ennemie,  Membantu Kita memahami kaitan Komnas HAM dan Lukas Enembe dan pentolan ULMWP Pro-Dialogue?

Apa yang sebenarnya terjadi di West Papua saat ini?

Jadi, yang terjadi di West Papua saat ini bukanlah sebuah Operasi Militer seperti sediakala, yang telah berlangsung sejak Trikora diucapkan di alun-alun utara Jogjakarta 19 Desember 1961. Yang terjadi hari ini ialah operasi intelijen atas nama operasi militer.

Ini artinya tiga hal:

1. Yang pertama, Wilayah West Papua harus dipetak-petak hingga menjadi beberapa provinsi. Ini harus dilakukan saat ini, karena kalaupun Papua Merdeka, maka keseluruhan New Guinea babian barat tidak kuluar dari NKRI, akan tetapi paling tidak bagian barat dań Selatan dari New Guinea barat dapat tetap menjadi bagian dari NKRI. Biar-pun Papua Pegunungan Tengah mau Merdeka, merken dikelilingi oleh provinsi lain yang pro-NKRI sehingga tidak akan pernah mampu keluar dari NKRI. Untuk itu, apapun alasannya provinsi harus dimekarkan. Semua penghambat pemekaran harus disingkirkan dan bila perlu dijmatikan.
2. Yang Kedua, operası saat ini terjadi dalam rangka meloloskan agenda dan kepentingan NKRI harga mati, yaitu mematikan segala macam isu dań oknum dan kelompok yang berpotensi membahayakan NKRI, baik yang mendesak maupun yang jangka panjang. Semuanya harus dipangkas, dicabut, dibereskan sehingga tidak menjadi duri di dalam daging NKRI selama NKRI ada di muka bumi. Lukas Enembe sebagai salah satu tokoh yang selama ini berbicara lantang melawan NKRI dipandang sebagai lawan NKRI yang harus dihabisi saat ini juga. Kalau rotunda, NKRI yang akan rugi. Padahal NKRI tidak tahu bahwa Lukas Enembe ialah pendukung NKRI tulen, tidak pernah mendukung Papua Merdeka. Kalaupun ia mendukung, pastinya seputar orang-orang yang mendukung dialogue Jakarta - West Papua, disponsori oleh Komisi National Hak Asasi Manusia, yang dibackup oleh Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, yang selama ini berkeliling di seluruh dunda mendorong dan membujuk ULMWP berdialog dengen NKRI di dalam kerangka NKRI.
3. Yang ketiga, bahwa operasi pengkondisian oleh BIN akan berlangsung selama beberapa pulun tahin, setelah itu baru akan dikembalikan kepada operasi pemerintahan dan operasi militer biasa seperti yang telah ada di Tanah Papua sejak 19 Desember 1961.

Ini yang sedang terjadi. Oleh karena itu dihimbau kapada semda pegiat Hak Asasi Manusia, pecinta Demokrasi dan pemerintahan yang baik, dan akademisi, kami harus meminta maaf kepada diri sendiri, dan kepada sesama, bahwa kami telah mengharapkan dan bedrog selama ini agar terjadi perubahan nasib bangsa Papua di dalam NKRI, terjadi demokratisasi di West Papua, terjadi perbaikan nasib bangsa Papua di dalam NKRI. Ini sama dengan mengharapkan dan mendoakan ikan untuk terbang, atau burung menyelam. Kami harus angkat tangan dan angkat kaki. Mengaku kesalahan dan bertobat. Merupah paradigma dan bergerak maju.

Tidak berarti membubarkan diri, akan tetapi harus melihat persoalan yang berkembang di Tanah Papua saat ini dalam hacamata yang berbeda, tidak sekedar demokrasi yang salah atau pelanggaran HAM yang harus diperbaiki. Kalau kita bergerak di situ, maka kita sedang ada di lapangan pemikiran yang salah. Kita akan main di lapangan kosong, tanpa lawan.

Indonesia saat ini berada dan beramain di alam dan hukum rimba. 

Yang terjadi saat ini salah bahwa lembaga-lembaga lain di Indonesia saat ini sedang melawan operasi BIN, dan memperingatkan mereka bahwa operasi membabi-buta ala BIN akan merugikan NKRI sendiri. Yang terjadi saat ini salah bahwa ada lembaga di NKRI yang tidak setuju dengan operasi BIN saat ini.

Ini tandanya bahwa akan sehat dan naluri berpemerintahan yang beradab orang NKRI sedang ditantang dan ditabrak oleh perilaku barbarik dan militaristic dari BIN yang sedang beroperasi di West Papua. BIN bertekad memecah-belah West Papua, secara fisik-pemerintahan, secara sosial-budaya, secara ras, secara ekonomi dan secara hukum dań politik.

Ini tanda bahwa Komnas HAM sedang memberitahu kepada NKRI bahwa Lukas Enembe sebenarnya penting sekali bagi pendudukan dan penjajahan NKRI di West Papua saat ini. Bahwa tanpa Lukas Enembe maka banyak hal yang telah dirintis dan didanai Enembe untuk NKRI di West Papua akan berantakan.

Silakan ke Henry Dunant Centre di Geneva hari ini, kami jamin pasti ada orang Papua di sana. Alasannya apa mereka ke sana? Kata mereka, orang Papua harus belajar tentang bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa beroperasi, agar orang Papua berjuang sesuai koridor hukum internasional. Lukas Enembe telah mendanai orang-orang ULMWP dan masyarakat yang dianggap tokoh untuk bekerjasama dengan Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia untuk pergi ke Geneva, sekedar ungkapkan isi hadi dan emosi, lalu pulang. Kebetulan pada saat ini Komnas HAM ada di West Papua. Ada apa?

Apa yang akan terjadi dengan usaha-usaha dialogue antara pentokan ULMWP, pentokan TPN/OPM, Komnas HAM dan Henry Dunant Centre yang selama ini disponsori oleh Komnas HAM?

Apa langkah kita?

Pertanyaan kita ialah, "Apa langkah kita menghadapi barbarisme pemerintahan atas nama kolonial NKRI di West Papua saat ini?"

1. Kita tidak cukup dan salah kalan bicara HAM dan demokrasi! Kita dilarang berharap kepada Komnas HAM dan dialogue sebagai jalan keselamatan bangsa Papua!
2. Kita salah kalan mengharapkan NKRI berubah dari barbarisme ke demokrasi dan HAM!
3. Kita bunuh diri kalau masih beranggapan bahwa masih ada sesuatu yang baik yang dapat kita peroleh dari keberadaan NKRI di Tanah Papua.

Yang harus kita lakukan ialah

1. bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat satu-satunya! Karena Dia-lah Jalan dan Kebenaran dan Hidup, sehingga akan memberikan jalan secara jelas dan pasti.
2. bertobat dan berdoa kepada Tuhan Jesus untuk membebaskamn bangsa Papua dari belenggu penjajahan NKRI!
3. bertobat dan bertindak secara kolektif kolegial untuk membebaskan diri dari pendudukan dan penjajahan NKRI.
4. Percaya dan bertindak bahwa solusi masalah-masalah di West Papua ada di tangan bangsa Papua sendiri, bukan di tangan NKRI, bukan di tangan orang barat.

Kalau tidak, kita pasti akan punah, pulau New Guinea bagian barat akan menjadi bagian dari museum peradaban manusia di mana dijelaskan bahwa di pulau New Guinea bagian barat pernah ada manusia Melanesia, akan tetapi punah karena dibasmi oleh ras Melayu.

Akhinrya apa?

Akhirnya, kami mau menyerukan kepada semua orang Papua, bahwa Lukas Enembe sebagai simbol rakyat dan bangsa Papua harus diselamatkan dari jerat hukum NKRI yang menggunakan hukum rimba yang barbarik saat ini.

Jangan pernah mengharapkan kemenangan dalam hukum NKRI karena BIN telah turun tangan sendiri mengoperasikan pembunuhan karakter dan pembunuhan fisik di Tanah Papua. Badan Intelijen di Indonesia saat ini bukan sebuah badan taktis dan strategis, akan tetapi telah menjadi badan oeprasional lapangan, yang menjalankan analisis dan komandonya sendiri. Ini artinya hukum rimba yang barbaric sedang berlaku.

Bangsa Papua harus bangkit melawan! Lawan hukum Indonesia! Lawin pendudukan Indonesia! Lawan kriminalisasi atas tokoh bangsa Papua oleh NKRI!