DEWAN GEREJA WEST PAPUA (WPCC)
(Bersama-sama Memperjuangkan 'Impian Satu Generasi Pelopor Perubahan Gereja untuk Seluruh Tanah Papua')
SURAT TERBUKA Kepada Presiden Joko Widodo Selaku Panglima Tertinggi TNI dan Polri: "Rakyat Papua Bukan Musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hentikan REMILITERISASI Tanah Papua dan Tindaklanjuti Janji Presiden untuk Bertemu dengan Pro Referendum Papua kelompok "
Matanya tertuju pada cara manusia fana; dia melihat setiap langkah mereka (Ayub 34:21)
Tidak ada dalam semua ciptaan yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Segala sesuatu disingkapkan dan dibiarkan terbuka di depan mata dia yang harus kita pertanggungjawabkan (Ibrani: 4:13)
Salam!
 |
| Gari Kiri Layar Komputer ke Kanan Ketua Sinode PGBWP, Ketua KINGMI Papua, Presiden GIDI, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua |
Surat terbuka ini ditujukan kepada Presiden menanggapi:
(a) Duka Papua yang viral di YouTube sejak akhir September 2020
(b) Petisi Rakyat Papua yang menolak perpanjangan Otonomi Khusus diluncurkan pada 4 Juli 2020
(c) Respon kekerasan dan represif terhadap protes damai menentang Otonomi Khusus. Senin, 28 September 2020, mahasiswa ditembak di kampus UNCEN Jayapura oleh TNI dan Polri. Ini mengirimkan pesan bahwa "Papua, dengan menolak perpanjangan Otonomi Khusus adalah musuh Republik Indonesia".
(d) Remiliterisasi Tanah Papua sebagai strategi Pemerintah Indonesia untuk: 1. melanjutkan Otonomi Khusus secara sepihak; 2. Mengembalikan Tanah Papua dengan status Daerah Operasi Militer (DOM) melalui pembangunan Distrik Militer baru
Komando (KODIM) & Komando Wilayah Militer (KOREM) sejak 2019 dan pengiriman pasukan tambahan ke Papua Barat yang dimulai pada 29 Agustus 2019 dan masih terus berlanjut; 3. Untuk menguasai sumber daya alam Tanah Papua secara besar-besaran.
Menurut kami, surat ini tidak keluar dari ruang hampa atau tidak jatuh dari langit, melainkan keluar dari pusat dinamika masyarakat Papua. Oleh karena itu, melalui surat ini, kami meminta kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Kepolisian, serta Presiden negara-negara anggota Dewan HAM PBB, agar ia:
(a) menghentikan status Daerah Operasi Militer atau 'Remiliterisasi' Tanah Papua. Karena hal ini akan terus menunjukkan kekuatan militer Negara tanpa memberikan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi dan berkumpul kepada orang Papua.
(b) Melalui surat ini, kami juga mengingatkan Presiden untuk menindaklanjuti janji Anda pada tanggal 30 September 2019 untuk bertemu dengan “kelompok Papua Pro Referendum”.
Surat ini kami sampaikan dari posisi kami sebagai Gereja dan Masyarakat Papua yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia modern sejak 1 Mei 1963.
1. Kedudukan dan Identitas Gereja & Masyarakat Papua dalam masyarakat Indonesia modern sejak 1963
Dalam dokumen Gereja yang berjudul: 'Pernyataan Bersama' yang ditandatangani oleh pimpinan Gereja Protestan & Katolik Irian Barat pada tanggal 9 Maret 1964, menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kedudukan masyarakat Irian Barat (Papua) dan Gereja sebagai 'pihak lain', 'pihak lain' kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah berhak dan berkewajiban mengamankan, mengurus, dan atau menguasai masyarakat Irian Barat sesuai selera.
Dalam dokumen 'Joint Statement', Presiden pertama Republik Indonesia (9 Maret 1964) menempatkan masyarakat Irian Barat sebagai 'target' model pembangunan Indonesia di Irian Barat (Papua Barat) yang bertujuan untuk pemerataan. masyarakat Irian Barat agar bisa setara dengan suku-suku lain di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia mengangkat dirinya sebagai 'wakil Tuhan' dengan mengutip Kitab Suci, Roma 13: 1-3. Pihak yang mengundang Gereja kita untuk menandatangani "Pernyataan Bersama" adalah: Ditjen (PGI sekarang), Majelis Wali Amanat Gereja Indonesia (KWI sekarang), bekerja sama dengan Sekretariat Urusan Irian Barat waktu itu.
Apakah para pemimpin Gereja Irian Barat saat itu menyusun "Pernyataan Bersama" atau apakah itu disiapkan oleh pihak yang mengundang? Ini tidak jelas. Tetapi Pernyataan Bersama tersebut menetapkan posisi Papua dalam 'masyarakat Indonesia modern' sejak saat itu.
Dalam rangka 'pemerataan' rakyat Irian Barat (Tanah Papua), pada tanggal 2 dan 3 Mei 1963, setelah UNTEA menyerahkan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah mengumpulkan buku dan majalah, pamflet tentang sejarah, etnografi, hukum, dan bahan cetakan lainnya tentang Papua. Mereka kemudian membakarnya, sembari berpidato dan menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia. Ada kekhawatiran pemikiran-pemikiran dalam cetakan-cetakan ini akan menghalangi elit Indonesia untuk memaksakan “identitas baru yang dibayangkan” rezim Indonesia ke dalam benak masyarakat Irian Barat saat itu.
Aksi pembakaran buku dilanjutkan dengan mengunjungi dan mengambil furnitur serta barang-barang lain milik masyarakat Irian Barat saat itu, di depan keluarganya, dan kemudian juga merampok barang-barang dari rumah dan toko yang ditinggalkan oleh warga Belanda dan masyarakat. Kantor Pemerintah Belanda yang telah dikosongkan. Mereka kemudian memuat semuanya dengan truk dan membawanya ke pelabuhan untuk dikirim ke desa asal mereka di luar Irian / Papua.
Di atas menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia memposisikan orang Papua sebagai bangsa tanpa identitas, tanpa sejarah dan budaya, bangsa bodoh, primitif, kera, separatis, GPK, GPL, KKB, KKSB, bangsa penonton, sedangkan elit Indonesia mengangkut semua hasil kekayaan ke luar Papua atas nama pembangunan.
Ini juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melabeli semua Gereja, LSM, dan organisasi masyarakat sipil yang tidak setuju dengan rezim sebagai pendukung Kelompok Bersenjata dan siapa yang harus dicurigai. Faktanya, rakyat kita telah sekarat di tanah kita yang kaya karena gizi buruk, kesehatan yang buruk, kemiskinan dan pendidikan yang sangat rendah melalui Taman Kanak-kanak, SD dan SMA (lihat akar konflik Papua menurut LIPI, termasuk: Diskriminasi Rasial) oleh karena itu pemerintah gagal membangun kesejahteraan rakyat Papua.
Setelah memposisikan kita seperti ini, pemerintah Indonesia menutup mata terhadap empat sumber konflik Papua yang disebutkan LIPI (lihat penelitian LIPI, 2003) yang terdiri dari: 1). Diskriminasi rasial dan marginalisasi 2) yang menyebabkan Indonesia gagal membangun Papua dalam hal: ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Papua; 3) perbedaan pandangan antara orang Papua dan orang Indonesia tentang langkah Indonesia menduduki Papua, dan 4) Impunitas TNI dan Polri yang memungkinkan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.
Kesimpulannya, sejak 1 Mei 1963, kami orang Papua telah mengalami 'ideologi apartheid' oleh mayoritas Indonesia, berbeda dengan mayoritas kulit hitam Afrika Selatan yang di bawah apartheid dari minoritas kulit putih '. Maka dari itu, Surat Terbuka ini dan pernyataan sebelumnya dari para Pendeta Papua, senada dengan suara Desmond Tutu di era apartheid di Afrika Selatan yang disebut Menangis di Alam Gurun1. Dengan posisi kita seperti ini, wajar jika Otonomi Khusus gagal; karena dengan sistem apartheid ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia modern telah menutup mata terhadap 4 sumber konflik Papua yang diangkat LIPI.
2. Program Remiliterisasi Tanah Papua Masa Otonomi Khusus
Dari posisi yang telah diuraikan di atas, saat ini kami mengikuti perkembangan yang mengarah pada program pengembalian Tanah Papua berstatus 'Daerah Operasi Militer' (DOM), antara lain:
(a) Semua aksi damai memprotes rasisme di Tanah Papua (sejak 16 Agustus 2019 di Asrama Surabaya) telah dikenai dakwaan makar.
(b) Aksi damai menentang Otonomi Khusus belakangan ini menghadapi represi, misalnya aksi di Timika (23 September 2020), aksi Nabire (24 September 2020), dan aksi mahasiswa UNCEN (28 September 2020).
(c) Pemerintah secara sepihak memprovokasi masyarakat dengan mengumumkan bahwa Otonomi Khusus akan diperpanjang. Simak pernyataan Mahfud MD selaku Menteri Politik, Hukum dan Keamanan: Otonomi Khusus Papua tetap berlaku - Perpanjangan Dana (CNN Indonesia 11 September 2020), Komarudin Watubun, 'Bukan Akhir dari Otsus, Dana Otonomi Khusus' (Cenderawasih Pos, Sabtu, 8 Februari 2020).
(d) Pemerintah gencar membangun KODAM, KOREM, KODIM, Batalyon, Satuan Yonif dan Bantuan Tempur di seluruh Papua. Khususnya terkait KODIM, sebelum Otonomi Khusus ada 9 KODIM dan pada masa Otonomi Khusus meningkat 8 menjadi 17 KODIM saat ini (lihat Lampiran I). Selain itu, ada pula penambahan satuan TNI AL dan TNI AU (lihat Lampiran I). Penambahan juga terjadi di Institusi Kepolisian dengan membangun Polda, POLRES dan POLSEK serta penambahan Korps Brimob (BRIMOB) di Papua Barat.
(e) Penurunan pasukan TNI dan Polri dari luar Papua Barat terus dilakukan mulai Agustus 2019 hingga saat ini.
(f) Akibat intensifikasi operasi militer oleh TNI dan Polri di Papua Barat: ratusan warga Nduga di kawasan PT Freeport mengungsi ke kota Timika sejak Desember 2019; Pasukan militer yang dijatuhkan sejak Desember 2018 telah menewaskan 243 warga sipil; Di Intan Jaya sejak Desember 2019, tidak diketahui berapa puluhan atau ratusan warga yang mengungsi; Tentara menembak mati Pastor Yeremias Zanambani pada hari Sabtu, 19 September 2020. Banyak warga meninggalkan desa dan tempat ibadahnya untuk menyelamatkan nyawa. Sejumlah gedung gereja kini digunakan sebagai pos keamanan. Operasi militer di desa-desa ini juga memaksa dan menekan masyarakat untuk menerima program pemerintah memperpanjang Otonomi Khusus selama 20 tahun ke depan hingga 2041.
(g) Operasi pengamanan baru-baru ini di berbagai wilayah di Papua Barat belum dilakukan secara mandiri, namun kami curigai hal itu untuk mendukung agenda tersembunyi perampasan tanah dan hutan adat (sumber daya alam) milik masyarakat Papua oleh investor. Situasi ini terlihat dari teriakan masyarakat adat
Orang Papua di Merauke (Malind, Muyu-Mandobo, Yakai), di Nduga, Timika, yang berulang kali mengalami kekerasan oleh pihak berwenang setelah menuntut hak ulayat mereka atas tanah dan hutan yang disita untuk penanaman kelapa sawit dan perkebunan industri lainnya. Sejak 2018 Masyarakat Adat Papua di Kabupaten Tambrauw telah mengajukan tuntutan terhadap perusahaan kelapa sawit dan pembentukan satuan militer baru di Tambrauw; Warga asli Papua di Intan Jaya baru saja menyatakan menolak masuk ke anak perusahaan PT ANTAM yang berniat menguasai blok tambang emas di wilayah tersebut di tengah operasi militer yang sedang berlangsung yang mengakibatkan tewasnya dan pengungsian warga Intan Jaya (sekitar 8 jemaah). telah mengosongkan kampung halaman mereka).
(h) Meskipun pemerintah Indonesia telah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, namun tidak mengakui hak asasi dan kebebasan rakyat Papua. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia (1) Mendukung referendum untuk Palestina (dalam pidatonya di Sidang Umum kemarin), (2) mendukung Freedom of the Rohingya dari Myanmar. (3) Mempromosikan dialog damai antara Islam garis keras Afghanistan dan pemerintah Afghanistan.
Institusi yang meliput 'agenda remiliterisasi' untuk keutuhan NKRI adalah para pejabat tinggi Republik Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yang disebut-sebut dalam sebuah diskusi di Jakarta pada akhir tahun 2019 lalu. Pada era Soeharto, Presiden mengutamakan peran TNI dalam pemerintahan. Di masa Jokowi, ia sudah memprioritaskan Polri, sehingga Jokowi menitipkan jabatan penting di pemerintahan sipil kepada elite Polri. Implikasinya bagi Papua adalah: Trio Republik Indonesia yang mengurus proses remiliterisasi atas nama Republik Indonesia, sejak protes rasisme 29 Agustus 2019. Siapakah mereka?
(a) Budy Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
(b) Tito Karnavian, Mantan Kapolri yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri.
(c) Paulus Waterpauw sebagai Penjaga Lapangan di Papua
Yang menyatukan Trio Polri ini: Semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiprah mereka sangat terlihat ketika pada tahun 2017, ketika Gubernur Papua, Lukas Enembe hendak mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk periode kedua, ketiga aparat Polri tersebut menghubungi Enembe pada tengah malam, meminta Enembe menerima Paulus Waterpauw (saat itu). Kapolda Sumatera Utara), sebagai calon Wakil Gubernur. Mereka mengatakan karena 'DNA Indonesia' Enembe sangat rendah, dia membutuhkan pendamping dengan DNA Indonesia yang tinggi. Tapi Enembe menolak. Namun kecurigaan terkait DNA orang Enembe masih terlihat ketika protes rasisme meletus pada 29 Agustus 2019 di Jakarta: ULMWP dituding sebagai pelaku di balik kerusuhan rasisme pada 29 Agustus. Di Papua, ada elit Tabi yang tergabung dalam MRP (Dewan Adat Papua), Ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Jayapura:
turut serta menuduh suku tertentu sebagai provokator kerusuhan rasial 29 Agustus 2019; sekaligus mempromosikan “Orang Tabi Sebagai Pencinta Damai” (Berita Pagi RRI Nusantara 5 Jayapura, 30 Agustus 2019).
Ketiganya juga mengatur agar 61 tokoh Papua yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jayapura dan mantan pejabat gereja bertemu dengan Presiden Jokowi untuk meminta pemekaran Provinsi Tabi yang beribukota di Kabupaten Keerom. Pasca kerusuhan rasisme, Paulus Waterpauw diangkat kembali menjadi Kapolri; Kapolri lama yang baru beberapa bulan bertugas dicopot. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengusulkan agar Provinsi Papua menjadi 5 provinsi atas rekomendasi Kepala BIN Budi Gunawan. Waterpauw selaku Kapolri ditugaskan untuk mengamankan program ini demi kepentingan Indonesia. Trio ini mengawasi program menanamkan 'cinta Republik Indonesia' ke dalam benak orang Papua dengan mengembalikan status Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) atau remiliterisasi Papua; Ada satu tujuan, keutuhan NKRI, sampai mati.
3. Usulan Gereja: "Politik Tuhan" Menghadapi Akhir Otonomi Khusus
Menghadapi kenyataan tersebut, kami mohon perhatian Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), serta Presiden negara-negara anggota Dewan HAM PBB untuk menyelesaikan masalah Papua. secara damai melalui negosiasi yang dalam teologi disebut, 'The Politics of God' yang menyatakan bahwa Tuhan sangat hadir di dunia ini untuk membawa perdamaian. Negosiasi dilakukan dalam rangka menjaga hak dan martabat manusia. Tuhan meminta para pihak untuk melindungi dan menegakkan Hak untuk Hidup. Oleh karena itu, menghadapi kondisi Papua Barat saat ini, kami Gereja mengusulkan hal-hal sebagai berikut:
(a) Pendekatan Damai terhadap Konflik Papua yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Ini baru-baru ini disuarakan oleh Pdt. Andrikus Mofu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua pada 19 September 2020 (Suara Papua (dot) com, 27 September 2020).
(b) Senada dengan itu, Majelis Gereja Papua merekomendasikan jalan untuk Negosiasi Damai, melalui Surat Pastoral 26 Agustus 2019, yang mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan keadilan kepada masyarakat Papua dengan solusi: Bernegosiasi dengan ULMWP Seperti yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan negosiasi Jusuf Kalla menghadapi Konflik Berdarah dengan Aceh yang diakhiri dengan Kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005.
(c) Panggilan ini mengingatkan kita pada janji Presiden pada 30 September 2019: Bahwa Presiden bersedia bertemu dengan 'kelompok pro-referendum' Papua.
(d) Kami juga menolak Tim Gabungan Pencari Fakta kasus penembakan Pastor Yeremias Zanambani di Intan Jaya yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang selama ini menggalakkan remiliterisasi di
Papua Barat, karena tim ini tidak independen (terdiri dari aparat keamanan, pemerintah dan satuan intelijen) sehingga tidak mampu mengusut kejadian dengan baik, adil dan transparan. Berdasarkan fakta yang dipegang oleh Majelis Gereja Papua, penembakan itu dilakukan oleh satuan TNI.
(e) Usulan tersebut berdasarkan hasil Riset LIPI yang menghimbau agar Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan dialog damai melawan Papua (m.hukum online.com, 27 Agustus 2016; www.gatra com, 25 September 2019). Karena itu, proposal kami bukanlah hal baru.
(f) Dalam semangat inilah Majelis Gereja Papua mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menepati janjinya kepada Ketua Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB pada Februari 2018 di Jakarta untuk berkunjung ke Papua. Ini juga telah dinyatakan:
1) Dalam Pidato Perdana Menteri Vanuatu, Bapak Bob Loughman pada tanggal 26 September 2020 di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
2) Komunike para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) pada Agustus 2019 di Tuvalu;
3) Komunike pemimpin ACP (Afrika, Karibia, Pasifik) pada Desember 2019 di Kenya.
(g) Dengan usul ini, kami mendesak Presiden sebagai Panglima ABRI untuk tidak membiarkan program REMILITERISASI yang dijiwai rasisme terhadap Papua terus berlanjut.
Mengakhiri surat ini, Majelis Gereja Papua mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan jemaat dari Pdt. Yeremias Zanambani di Intan Jaya, yang telah berdiri teguh, berani mengambil tanggung jawab untuk menyuarakan penembakan yang menewaskan Pdt. Zanambani. Kami berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan.
Dewan Gereja Papua juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Vanuatu saat ini dan para Perdana Menteri sebelumnya, para pemimpin negara Pasifik lainnya bersama dengan masyarakat dan gereja yang tidak melupakan penderitaan rakyat Papua; dengan konsisten berdiri di depan PBB dan di berbagai forum, menyuarakan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap orang Papua yang dilakukan oleh Indonesia.
Majelis Gereja Papua mengapresiasi dan bersyukur atas aksi iman umat melalui penggalangan dana dalam waktu satu bulan sebesar Rp 773.000.000 untuk mengembalikan biaya studi Veronika Koman.
Majelis Gereja Papua mengucapkan terima kasih dan sekaligus mendoakan masyarakat Papua dan seluruh warga Indonesia serta komunitas internasional yang bersolidaritas dengan Papua dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, rasisme dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Papua.
Dewan Gereja Papua juga mengucapkan terima kasih kepada: Mahasiswa, Akademisi, Jurnalis dan Aktivis, Pekerja Kemanusiaan di Indonesia, Pasifik, Asia, Eropa, Afrika, Amerika dan di mana saja yang memiliki hati yang mulia dan telah berdiri bersama kami sejak lama.
Dan kepada Bapak Presiden Jokowi, semoga Pancasila dan Instrumen HAM dapat menjadi batu loncatan bagi Anda untuk mewujudkan janji Anda pada tanggal 30 September 2019 untuk "bertemu dengan kelompok Papua Pro Referendum". Kami yakin usulan ini pun bukan hal baru, mengingatkan kita semua akan jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan Konflik Berdarah dengan Aceh.
Semoga Tuhan memberi Presiden Kekuatan. Amin.
1 Desmond Tutu, Crying in the Wilderness, dikumpulkan oleh John Webster (1986), Mowbrays Popular Christian Perspectives: London & Oxford.
2 Di Amerika, wacana ini didorong oleh teolog publik: John Howard Yoder melalui refleksinya yang dimunculkan dalam buku Politics of Jesus dan melalui refleksi & Jim Wallis, Gods Politics.
https://www.facebook.com/106142957823287/posts/164743741963208/
