 |
| Anggota PANSUS DPRP Kasus Penembakan di Intan Jaya |
Pansus DPR Papua saat melakukan jumpa pers hasil kunjugan ke Intan Jaya, di Hotel Horison, Jumat, (09/10).
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Papua mengungkap nama penembak pendeta Yeremia Zanambami di Intan Jaya, Papua.
Anggota Pansus Deki Nawipa mengatakan, nama penembak Pdt Yeremia Zanambami didapat dari pengakuan keluarga korban.
Ia mengatakan, keluarga korban menyebutkan bahwa pendeta Yeremia Zanambani ditembak oleh anggota Kostrad 477 atas anama Alpius.
Deki Nawipa menyebutkan, ada beberapa anggota yang sering bersama dengan almarhum sudah dianggap sebagai keluargga. Tapi pada peristiwa itu, korban Yeremia Zanambami ditembak.
“Mama atau istri almarhum waktu kami tanya siapa itu pembunuh bapak, ia langsung mengatakan yang bunuh atas nama Alpius dari satuan Kostrat 477,” ucap Deki.
“Jadi entah mau ungkap atau tidak, ini kami sampaikan sesuai dengan data yang kami ambil langsung di lapangan, dan istri almarhum langsung tunjuk kalau ‘kau Alpius ko yang bunuh’, kalau tidak percaya kami punya data tertulis dan video dan kami pansus siap bertungjawab,” tambahnya.
Kata dia, kehadiran Pansus mewakili Pemerintah Provinsi Daerah dan Pusat. Ia mengklaim masyarakat Intan Jaya sangat berharap keadilan karena mereka sudah tahu siapa pelaku penembakan.
“Kami melihat persoalan HAM dari tahun 1960 sampai dengan saat ini tidak bisa terungkap karena lebih memproteksi institusi tidak pada pelakunya, maka jika ingin menyelesaikan masalah dan tidak tercoreng nama baik negara dan konstitusi harus ungkap pelakunya,” terangnya.
Dikatakan Deki, meski banyak tim yang dikirim ke Intan Jaya, tapi kalau tidak menyentuh substansi masalah terkait pelanggaran HAM, tidak akan menyelesaikan persoalan.
“Persoalan ini tidak akan selesai dan nama baik instisusi dan negara dan lainnya akan tercoreng,” katanya.
Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah dan aparat. Intinya, Pansus meminta segera mengungkap pelaku penembakan.
Pansus juga merekomendasikan agar rencana drop pasukan dari Maluku harus dihentikan sebelum melakukan pengungkapan kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambami.
“Pengiriman pasukan harus dijentikan sebelum penyelesaian masalah. Jika tidak, masyarakat akan merasa terancam dan mereka merasa kehadiran aparat sebagai musuh, ini rekomendasi kami,” katanya
