Manibor: Sesungguhnya Respek itu Uang Kecil dari Otsus

Drs. M.Manibor,M.MTJAYAPURA—Persoalan Otonomi Khusus (Otsus) Pa­pua hingga saat ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat maupun pada tingkat birokrasi pemerin­tahan di Papua. Pa­sal­nya, sejumlah ka­la­ngan menilai otsus masih sebatas kemauan para pembesar di negeri ini, sementara amanat dari UU Otsus itu justru tak dijalankan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarmi Drs.M.Manibor,M.MT sependapat dengan pernyataan Ketua DPRP Jhon Ibo dan perancang UU Otsus Papua DR.H.M.Abud Musa’ad,M.Si bahwa pelaksanaan otonomi khusus Papua tak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Ya, Manibor berpendapat bahwa jalannya otsus sudah jauh melenceng dan keluar dari koridor yang sesungguhnya, sebab, ia menilai otsus tak sesuai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).

“Saya sependapat dengan ketua DPRP dan Musa’ad, semua pelaksanaannya telah keluar dari koridor, karena otsus sudah tak sesuai lagi dengan perdasi maupun perdasus, khususnya tentang aturan teknis yang ada di dalamnya, bahkan semua berjalan berdasarkan kehendak orang tertentu saja,” kata Spicky-sapaan akrab Manibor kepada Bintang Papua Rabu (1/9) kemarin.

Dikatakan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua hanya membicarakan soal dana Respek (rencana strategis pembangunan kampung) yang lebih digembor-gemborkan, padahal, jika dibandingkan dengan dana otsus yang belanja publiknya lebih besar dari respek itu sendiri.

“Sesungguhnya respek itu hanyalah uang kecil dari dana otsus yang diberikan pemerintah pusat ke Papua, dengan nilai ratusan juta rupiah membuat masyarakat di kampung ribut,” sambungnya dengan penuh kekesalan.

Dengan demikian ia berharap, supaya persoalan tersebut tak berlarut-larut, maka langkah yang tepat adalah dialog. Sebab, solusi dialog ini akan lebih tepat dengan menghadirkan semua stackholder maupun mereka yang berperan dalam menjalankan UU Otsus tersebut. Selain itu, prinsip utama dari Otsus itu sendiri tidak lain untuk memerdekakan orang Papua dari semua aspek kehidupan orang Papua.

“Selama ini justru undang-undang otsus malah tak dijalankan, dan bukti kegagalan tersebut adalah keputusan MRP nomor 14, itu sebagai bukti dari gagalnya mempertahankan UU otsus itu sendiri,” lontarnya dengan nada tinggi.

Bagi Spicky, sampai dengan saat ini para pemangku kepentingan lebih banyak bersikap arogan dan takut membicarakan yang sesungguhnya.

Untuk itu, kepada semua warga Papua, terutama mereka yang asli Papua wajib diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan karya mereka secara langsung.
Bahkan, dirinya berharap pemerintah provinsi tak hanya melihat respek yang kecil, tetapi bagaimana melihat otsus ini juga supaya porsinya lebih banyak dikuasai putra Papua. Sebab, dana yang dikerjakan pengusaha pendatang, mereka hanya mengeruk duit dari Papua, tetapi lebih banyak digunakan perputaran uang itu keluar Papua, seperti di Sulawesi,Jawa maupun Sumatera dan lain sebagainya.

Kondisi ini bakal menimbulkan bumerang bagi kelangsungan hidup orang Papua. Sebab, mereka yang diluar Papua saja yang menikmati itu.
“Akhirnya orang Papua tak mampu memberdayakan pengusaha asli Papua, dan perputaran uang itu malah keluar Papua. Sementara di kampung-kampung orang bicara respek dengan bunyi yang besar, tetapi nilainya justru kecil,” tegas Manibor serius.

Untuk itu, dirinya meminta untuk dilaksanakan forum dialog demi mencari solusi tentang gagalnya otsus Papua, dalam artian, berbagai kebijakan yang tak sesuai dan tak melibatkan orang asli Papua, bahkan, banyak pengusaha asli Papua yang mengemis proyek di negeri sendiri. (roy)

via ScribeFire

Posted via email from SPMNews' Posterous