Thaha: Terkait Pembentukan JDP untuk Percepat Dialog Jakarta—PapuaSekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid, menanggapi positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua, maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka, baik yang ada di Tanah Papua maupun di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan tokoh- tokoh dan pejuang TPN/OPM yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait curahan hati yang disampaikan Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3). Menurutnya, belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP merupakan salah satu soal berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua. Pasalnya, kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat tapi tak berarti bahwa mereka tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin JDP sanggup menata proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”Dia mengatakan, TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas yang disebabkan letak geografis maupun sosial budaya bukan alasan TPN/OPM kehilangan hak politik. “Bahwa TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya. Dia mengutarakan, semua pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan bahwa perjuangan Papua harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan tindakan yang keliru.“Yang kita kedepankan itu bukan perang tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama dan menyampaikan pandangannya tentang apa yang ingin didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.Dia mengatakan, apabila ingin menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya. (mdc/don)Minggu, 27 Maret 2011 16:42
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama dan menyampaikan pandangannya tentang apa yang ingin didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.Dia mengatakan, apabila ingin menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya. (mdc/don)Minggu, 27 Maret 2011 16:42
via ScribeFire
