Suatu ketika saya diskusi dengan maestro politik saya, Herman Wayoi, beliau berkata: "Papua itu punya peluang merdeka di depan mata.. tapi peluang emas itu gagal diraih ..".
Dituturkan, "Belanda bentuk Nieuw Guinea Raad (NGR), Parlemen Bangsa Papua tanggal 5 April 1961. Dalam sidang-sidang NGR, mereka hanya setuju punya BENDERA dan LAGU, mereka tidak PROKLAMASI. Kalau saat itu Nikolas Jouwe, Markus Kaisiepo dan kawan-kawan di Nieuw Guinea Raad proklamasi kemerdekaan Papua, kita tidak akan jalan-jalan di padang gurung tapi langsung masuk tanah perjanjian. Mereka itu..orang tidak berhikmat", ucapnya kesal.
Dilanjutkan, "Saya dan anggota Nieuw Guinea Raad, Nicholas Tanggahma, berinisiatif adakan Konggres Nasional Papua yang pertama di Hollandia tanggal 19 September 1961, kami buat untuk sadarkan bahwa nasib bangsa Papua ada ditangannya sendiri.. bukan bangsa lain...tetapi para anggota NGR lebih percaya janji Belanda beri kemerdekaan.. mereka lupa sejak persiapan Proklamasi Indonesia 1945, Soekarno sudah masukan wilayah bekas jajahan Belanda, Nederland Nieuw Guinea atau Papua Barat dalam agenda politiknya".
Maestro politik ini lanjutkan, "Belanda percaya diri akan berikan kemerdekaan Nederland Nieuw Guinea, yang dicanangkan sejak 1947. Faktanya hingga akhir tahun 1950an tidak ada progres politik yang signifikan. Belanda ambigu, terjebak agenda politik internalnya, yaitu Negara Nederland Nieuw Guinea atau West Papua bukan hanya untuk orang asli Papua tetapi juga bagi orang Belanda dan Indo Belanda yang "tersingkir" dari api revolusi Indonesia, karena kelompok ini tidak mungkin kembali ke Nederland, mereka butuh 'tanah air baru' di daerah jajahan timur jauh".
Dari analisis riset saya, ternyata praktek politik internal Belanda ini terlihat pada cara Belanda siapkan 'Blok Pemukiman Penduduk' di kota Hollandia. Daerah Dok V hingga Angkasa diperuntukan bagi warga keturunan Belanda asli. Dok VIII, Dok IX dan Bayangkara bagi warga keturunan Indo Belanda, sedangkan Hamadi dan Polimak bagi warga asli Papua.
Akses pendidikan bagi warga asli Papua pun terbatas, Belanda fokus sekolah rakyat enam tahun yang dikelolah pihak swasta Zending. Warga asli Papua didikan Zending ini untuk mengisi struktur sistem birokrasi di level bawah.
Di level birokrasi menengah ditempati oleh warga Indo Belanda, sedangkan di top birokrasi dipimpinan warga Belanda asli.
Sejarah tidak bisa diputar kembali...Sejarah perlu diceritakan.. bukan untuk disesali tetapi pelajaran menatap masa depan.
