*Fakta: Drama Politik Elegan & Cerdas*
Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
Pertanyaannya: Mengapa saya memilih judul artikel Forum MSG mengikat leher pemerintah Indonesia melalui KTT MSG ke-22 pada 23-24 Agustus 2023 di Vanuatu?
Sebelum saya menjelaskan artikel ini, pertama-tama saya memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Ketua ULMWP Tuan Benny Wenda dan semua petinggi ULMWP dan juga seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat yang selalu bersatu, berdiri kokoh, kuat, teguh dan kerja keras dalam mendukung perjuangan untuk Hak Penentuan Nasib Sendiri.
Pada 22 Agustus 2023 saya menulis artikel dengan topik:
Saya katakan: "Ada 4 kemungkinan akan terjadi pada 23 Agustus 2023 di Vanuatu.
(1) ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG pada 24 Agustus 2023.
(2) Atau ULMWP tetap dijaga dan didukung sebagai status Observer atau dinaikan Associated member atau dengan nama lain dalam rumah MSG.
(3) Indonesia berstatus anggota Associated/Rekanan akan diberikan kesempatan untuk mengijinkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat".
4) Kalau Indonesia tidak mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB masuk ke Papua Barat, maka 4 tahun ke depan ULMWP dengan jalan mulus menjadi anggota penuh MSG.
++++++++
Apa yang saya tulis pada nomor 2 dan 3 ini menjadi kenyataan dalam rekomendasi KTT MSG ke-22 pada 22-23 Agustus 2023 di Vanuatu. Dalam MSG Leaders Summit telah dikeluarkan rekomendasi penting untuk rakyat dan bangsa Papua Barat.
Indonesia ditekan atau didesak untuk melaksanakan Komunike Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF) pada 2019.
Mengapa?
MSG sebagai Sub-Regional dari Negara-Negara Pasifik (PIF), maka Komunike PIF tahun 2019 harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Ada 16 butir pernyataan yang dibacakan pada penutupan KTT MSG ke-22.
Dari 16 butir penyataan itu pada butir 12 dinyatakan:
" KTT Pemimpin MSG ke-22 mendukung seruan para Pemimpin Forum pada tahun 2019 untuk kunjungan Komisi Tinggi PBB Hak Asasi Manusia ke Papua Barat”.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan: "mengenai isu-isu yang diangkat sehubungan dengan Papua Barat...masalah ini akan ditangani di [Forum Kepulauan Pasifik]".
“Para pemimpin dari Pasifik juga akan mengunjungi Jakarta dan Paris” untuk mengangkat isu kedaulatan dan hak asasi manusia".
Dalam keadaan dinamika politik seperti ini, Indonesia bernasib seperti
Peribahasa “Bagai makan buah simalakama, dimakan mati ibu, tak dimakan mati bapak.”
Menurut Yus Badudu dalam buku "Kamus Peribahasa", ada dua arti dari kalimat tersebut.
Pertama, berdasarkan arti sebenarnya, "simalakama" berasal dari kata "mala" dan "karma" atau nasib jahat. Sehingga memakan buah itu akan mendatangkan bahaya.
Kedua, peribahasa itu adalah perumpamaan dari seseorang yang dihadapkan pilihan berat karena semua membawa celaka.
Jadi, Indonesia harus memilih, apakah Indonesia mengundang Komisi Tinggi HAM PBB untuk masuk ke Papua Barat?
Ataukah Indonesia tetap menolak dan tidak mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB berkunjung ke Papua Barat?
Indonesia berada pada dilema besar, yaitu kalau Indonesia ijinkan Komisi HAM PBB ke Papua Barat ada resiko besar untuk Indonesia.
Apabila Indonesia tidak mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB untuk masuk ke Papua Barat adalah jalan mulus bagi MSG, PIF dan ACP membawa persoalan Papua Barat menuju RESOLUSI PBB yang disponsori oleh Negara Vanuatu.
Penjelasan ini yang saya maksudkan:
"Fakta: Drama Politik Cerdas: FORUM MSG MENGIKAT LEHER PEMERINTAH INDONESIA MELALUI KTT MSG KE-22 PADA 23-24 AGUSTUS 2023 DI VANUATU".
Dalam upaya menghalang-halangi perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat melalui ULMWP "Pemerintah Indonesia harus utang Luar Negeri untuk biaya lobi-lobi untuk meredam pergerakan ULMWP di MSG, PIF, ACP dan PBB".
Jadi, Indonesia tidak bisa bersandiwara dengan cara-cara Walk Out dan mengeluarkan dana besar-besaran untuk menutupi pintu perjuangan yang adalah sebuah kebenaran, keadilan dan martabat kemanusiaan bagi rakyat dan bangsa Papua Barat. Nilai kebenaran, keadilan dan martabat kemanusiaan tidak dapat diukur dan dihambat dengan nilai uang.
Sekarang melalui KTT MSG ke-22 pada 22-23 Agustus terbukti jelas untuk seluruh mata komunitas Internasional bahwa Indonesia dengan West Papua melalu ULMWP duduk setara di meja terhormat dalam forum MSG. Ini bukti pengakuan dan penerimaan para pemimpin MSG tentang Perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk merdeka sebagai bangsa berdaulat penuh.
*Pesan moral dan politik secara tidak langsung Ketua MSG kepada Indonesia dan dunia internasional dalam sambuatannya ia mengatakan wilayah MSG dari West Papua sampai Fiji.*
Terima kasih. Selamat membaca. Tuhan Yesus memberkati.
Ita Wakhu Purom, 25 Agustus 2023
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Amggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
4. Anggota Baptist World Alliance (BWA).
__________
