by Fani 10/03/2022 07:511556
 |
| Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH menyerahkan cinderamata kepada utusan Kedubes Inggris untuk Indonesia, Rabu 9 Maret 2022. (Foto Tiara) |
Yunus Wonda : Kami Menjelaskan Kondisi Riil di Papua Apa Adanya
Jayapura – Ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi Papua, utusan Kedutaan Inggris (Kedubes) untuk Indonesia mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), yang ditemui langsung oleh Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE, Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai, Anggota DPR Papua, Yakoba Lokbere dan Arnold Walilo di Gedung II DPR Papua, Rabu 9 Maret 2022.
Sementara Utusan Kedubes Inggris itu, diantaranya Amanda McLoughlin OBE, Development Director British Embassy Jakarta, didampingi Nicholas Faulkner, Second Secretary of Political Affair dan Ria Mariamah, Policy Senior Programme Manager of Climate Cange Unit dan Avicah Nababan, Asisstent Political Officer
Seperti diketahui, jika utusan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia itu melakukan kunjungan resmi ke Provinsi Papua pada Rabu 9 Maret 2022, salah satunya menyambangi Kantor DPR Papua.
Setelah pertemuan, kepada wartawan, Wakil Ketua I DPR Papua, DR.Yunus Wonda SH MH mengatakan, kunjungan utusan Kedubes Inggris ke DPR Papua ingin mendengar secara langsung tentang perkembangan situasi di Papua, baik itu tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga ekonomi.
“Selain itu, mereka juga menanyakan respon tentang pemekaran dan pelaksanaan Otsus. Ya, kami DPR Papua pun menjelaskan kondisi riil di Papua apa adanya, karena kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang dianggap bagus semua tapi kenyataanya tidak, sehingga kami pun sampaikan kondisi ini apa adanya yang dialami rakyat Papua,” kata Yunus Wonda kepada sejumlah awak media usai pertemuan bersama Kedubes Inggris untuk Indonesia yang berlangsung secara tertutup di ruang kerjanya, Rabu petang, 9 Maret 2022.
Bahkan, ungkap Yunus Wonda, dihadapan utusan Kedubes Inggris itu, pihaknya juga menjelaskan kondisi riil yang dihadapi rakyat Papua, termasuk soal keamanan dan lainnya.
“Mereka menanyakan tantangan ketika terjadi pemekaran. Kami pun menjelaskan semua, sehingga mereka ada gambaran dan tidak melihat Papua semua baik-baiknya saja, sebab tidak bisa seperti itu sehingga kami harus menjelaskan secara riil kepada mereka,” ungkapnya.
 |
| Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH didampingi Ketua Komisi II dan Ketua Komisi V serta Anggota DPR Papua foto bersama utusan Kedubes Inggris untuk Indonesia, usai pertemuan di Gedung II DPR Papua, Rabu 9 Maret 2022. (foto Tiara). |
Padahal kata legislator Papua itu, selama ini pihaknya telah mendorong ke pusat, hanya saja pusat tidak mendengarkan DPR Papua dan lembaga lain untuk terus bersuara apa yang dialami rakyat Papua.
“Mereka juga menanyakan soal Otsus dan pemekaran apakah melalui mekanisme yang resmi, persetujuan rakyat seperti apa. Ya, kami sampaikan bahwa sebagian besar rakyat Papua menolak pemekaran,” jelasnya.
Bahkan, Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan kepada Kedubes Inggris terkait alasan rakyat Papua menolak pemekaran, lantaran akan banyak dampak yang akan terjadi dan dialami rakyat Papua.
“Dimana orang Papua akan mengalami persoalan besar, termasuk orang Papua merasa tidak nyaman hari ini diatas tanahnya sendiri,” ujar Yunus Wonda.
Meski diakui, ada banyak aspirasi yang masuk ke DPR Papua, namun sebagian besar rakyat Papua tetap menolak pemekaran daerah tersebut.
Yunus Wonda menambahkan, jika dalam pertemuan dengan utusan Kedubes Inggris itu, DPR Papua juga tidak menutupi kondisi riil yang dialami oleh rakyat Papua.
“Jadi, kami sampaikan apa adanya dan kami tidak menutupi diri, bahkan kami pun tidak takut menyampaikan hal kebenaran tentang persoalan Papua. Saya sampaikan kepada anggota DPR Papua, tidak boleh takut. Apapun kondisi yang dialami rakyat Papua, ya kami harus sampaikan apa adanya, nyawa sekalipun sebagai konsekuensi kami dipilih di lembaga ini, untuk menyampaikan kebenaran,” tegas Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua itu. (Tiara)
