Hari ini pemerintah Indonesia telah mendapat tekanan dari 79 negara ACP, Uni–Eropa, dan Komisaris Tinggi HAM PBB. Intervensi Special Prosedur PBB, Komisaris Tinggi HAM PBB dan desakan 79 negara ACP serta Uni–Eropa tersebut tengah menjadi tekanan luar biasa bagi Indonesia ––– Pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain untuk menghadapi tekanan tersebut, oleh karena itu Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia membuka diri, bersedia dialog dengan Papua. Para pejuang dan rakyat Papua harus hati-hati dengan strategi ini, karena ini cara untuk menghindari atau memotong jalan bangsa Papua ketika bangsa Papua sedang menuju ke PBB.
Sebuah perundingan bisa terjadi setelah kunjungan Delegasi Pencari Fakta dari PBB terjadi, kemudian berdasarkan hasil investigasi PBB itulah kemudian perundingan antara pemerintah Indonesia dan KOMNAS TPNPBOPM yang difasilitasi oleh PBB dapat terjadi.
Entah dalam sidang umum PBB atau sesuai dengan mekanisme PBB. Hanya dengan mekanisme PBB, resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969 itu dapat dicabut, karena Indonesia ada di Papua berdasarkan resolusi itu.
Dialog di luar dari mekanisme PBB adalah cara Indonesia untuk memotong dukungan internasional atas Papua dan “tidak lebih dari itu” ––– Apa lagi KOMNAS HAM Indonesia mau lobi dan fasilitasi dialog itu. Komnas HAM itu hanya sebuah lembaga kecil yang merupakan satu bagian dari pemerintah Indonesia selaku pelaku itu sendiri. Masalah Papua tidak berada di Komnas HAM Indonesia, tetapi ada di PBB. Negara-negara anggota PBB lah yang memasukan Papua di Indonesia, karena itu negara-negara PBB jugalah yang akan cabut resolusi 2504 dan kembalikan hak kedaulatan bangsa Papua.
Untuk itu, sekali lagi hati-hati dengan strategi Indonesia yang mengangkat kembali isu Dialog Jakarta–Papua ini.
_________
Foto: Screenshot Komnas HAM Sebut Presiden Jokowi Setuju Dialog Damai (Kompas(dot)com).
#Dialog #JakartaPapua #Jokowi #PresidenJokowi #ULMWP #WestPapua #FreeWestPapua
