By: Kristian Griapon, Juli 24, 2021.
Tidak ada kriteria objektif dalam hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu kelompok, atau organisasi pembebasan suatu bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya (National Liberation Organization atau Representatif Organization) untuk ditetapkan menyandang status sebagai organisasi pembebasan bangsa yang memperjuangkan hak merdekaanya.
Faktor Dominan yang menjadi Dasar Pertimbangan Politik Masyarakat Internasional Membuat Keputusan melalui Kawasan Regional, wilayah bangsa yang memperjuangkan hak kemerdekaannya, dapat dijadikan dasar hukum internasional. Sehingga keputusan itu menjadi dasar pengakuan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dimaksud. Misalnya pengakuan Liga Arab terhadap Bangsa Palestina melalui PLO pada tahun 1974, dan Pengakuan Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Bangsa Papua Barat melalui ULMWP pada tahun 2015.
PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL MENJADI PINTU PENENTU KEMERDEKAAN SUATU BANGSA
Dalam sejarah PBB, lewat Resolusi Majelis Umum PBB pernah mengakui “south West Africa People’s (SWAPO) yang berjuang mendirikan Negara Afrika Barat, atau Namibia sebagai satu-satunya organisasi yang sah mewakili Rakyat Namibia, dan juga Palestine Liberation Organization (PLO) sebagai wakil Palestina.
SWAPO, Menjadi Organisasi Representatif Rakyat Namibia yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
Sejak tahun 1962, SWAPO telah muncul sebagai organisasi nasionalis yang dominan bagi rakyat Namibia. Langkah untuk mengkooptasi atau menyatukan kelompok-kelompok lain seperti South West Africa National Union (SWANU), dan kemudian pada tahun 1976 Organisasi Demokratik Rakyat Afrika Namibia.
SWAPO menggunakan taktik gerilya untuk melawan Pasukan Pertahanan Afrika Selatan. Pada tanggal 26 Agustus 1966, terjadi bentrokan besar pertama dalam konflik perjuangan kemerdekaan rakyat Namibia, ketika satu unit Polisi Afrika Selatan , yang didukung oleh Angkatan Udara Afrika Selatan baku tembak dengan pasukan SWAPO. Tanggal itu kemudian dicatat sebagai awal dari apa yang kemudian dikenal di Afrika Selatan adalah Perang Perbatasan .
Pada tahun 1972, Majelis Umum PBB mengakui SWAPO sebagai 'satu-satunya wakil sah' rakyat Namibia. Pemerintah Norwegia mulai memberikan bantuan langsung kepada SWAPO pada tahun 1974.
Negara Angola memperoleh kemerdekaannya pada 11 November 1975 setelah perang kemerdekaannya. Gerakan Rakyat Kiri untuk Pembebasan Angola (MPLA), didukung oleh Kuba dan Uni Soviet. Pada bulan Maret 1976, MPLA menawarkan pangkalan SWAPO di Angola untuk melancarkan serangan terhadap militer Afrika Selatan.
Ketika Namibia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1990, SWAPO menjadi partai politik yang dominan. Meskipun organisasi tersebut menolak istilah Afrika Barat Daya dan lebih suka menggunakan Namibia , nama asli organisasi tersebut yang berasal dari nama lama wilayah tersebut, yang telah mengakar dalam gerakan kemerdekaan, sehingga sulit untuk diubah. Namun, nama lengkap aslinya tidak lagi digunakan; tinggal akronimnya saja. SWAPO, dan dengan demikian sebagian besar pemerintahan dan administrasi di Namibia, terus didominasi oleh kelompok etnis Ovambo, meskipun "upaya yang cukup besar untuk melawan persepsi itu".
YASER ARAFAT, Membawah Hamas ke dalam PLO, Memperoleh Pengakuan Liga Arab pada Tahun 1974, sebagai Satu-satunya Organisasi Bangsa Palestina.
PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al Fatah, pada tahun 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al Fatahnya, menyerang Israel secara terus menerus. dan Israel menjawabnya dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Terjadi korban berjatuhan dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.
Organ utama dalam PLO ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Organ Penting dalam PLO yang menjadi motorik atau penggerak, ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasihat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional Palestina, sebuah organisasi penting lainnya yang terdiri dari 500 orang.
Atas kegigihan Arafat menarik perhatian masyarakat internasional melalui kekuatan HAMAS, pada tahun 1969 Arafat diangkat sebagai ketua PLO. Setelah menjadi ketua, Arafat mulai meninggalkan kegiatan penyerangan dengan senjata dan berusaha mendirikan sebuah pemerintahan di pengasingan. Beberapa langkah penting yang dilakukannya ialah berhasil membuat PLO yang bersama dengan Hamas memperoleh pengakuan Liga Arab sebagai satu-satunya organisasi bangsa Palestina tahun 1974. Juga pada November 1974, PLO merupakan satu-satunya organisasi nonpemerintah yang memperoleh kesempatan berbicara di depan Sidang Umum PBB. Satu langkah berikut yang dicapai ialah diperolehnya keanggotaan penuh PLO di dalam Liga Arab pada tahun 1976.
ULMWP, Menjadi Organisasi Representatif Rakyat Papua Barat yang Memperjuangkan Hak Kemerdekaan.
Pertemuan penting dan bersejarah, para Pemimpin Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu, yang terdiri dari berbagai faksi gerakan kemerdekaan Papua Barat yang tergabung kedalam tiga kelompok kunci, masing-masing, Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP). Ketiga kelompok kunci pejuang kemerdekaan Papua Barat itu telah bersatu, pada Sabtu, 6 Desember 2014 dan membentuk sebuah badan perjuangan baru yang disebut Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP).
Sekretariat eksternal yang terbentuk, terdiri dari lima anggota terpilih, mewakili tiga kelompok kunci yang telah tergabung, yang akan mengkoordinasikan kegiatan ULMWP. Masing-masing terdiri dari, Octovianus Mote terpilih sebagai Sekretaris Umum ULMWP dan Benny Wenda juru bicara, dan tiga anggota terpilih lainnya, Rex Rumakiek, Leone Tangahma dan Jacob Rumbiak.
Sekretaris Jenderal Octovianus Mote mengatakan pada penutupan pertemuan unifikasi, Saralana, Port Villa Vanuatu pada 6 Desember 2014, "Saya merasa terhormat terpilih dan sangat bahagia sekarang kita semua bersatu. ULMWP sekarang satu-satunya badan koordinasi yang diakui untuk memimpin kampanye keanggotaan MSG dan melanjutkan kampanye kemerdekaan dari Indonesia.
Penandatanganan Deklarasi Kepala Nakamal untuk Persatuan Papua Barat, pada Sabtu sore, 6 Desember 2014, disaksikan oleh Perdana Menteri Joe Natuman, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan Ham Lini, Menteri Lands Ralph Regenvanu, Kepala Port Vila MP Edward Natapei, Kepala Presiden Malvatumauri Mr.Senio Mao, Pejabat pemerintah, pemimpin gereja, pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya, anggota delegasi dari tiga Kelompok Papua Barat dan anggota masyarakat umum.
Deklarasi yang ditandatangani oleh para pemimpin dari ketiga Kelompok Papua Barat tersebut berbunyi:
"Kami yang bertanda tangan dibawah ini; Republik Federal untuk Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (WPNP / NewGuinea Raad), telah menyelenggarakan KTT Papua Barat, kami menyatakan bahwa hari ini pada tanggal, 6 Desember 2014 di Kepala Nakamal, di Saralanga, Port Vila, Vanuatu, bahwa kelompok-kelompok yang bertandatangan di bawah ini telah menyatukan dan membentuk Gerakan Pembebasan Serikat untuk Papua Barat (ULMWP), sebuah badan yang mewakili semua organisasi perlawanan baik di dalam maupun di luar Papua Barat".
"Kami menyatakan dan mengklaim bahwa semua orang Papua Barat, baik di dalam maupun di luar Papua Barat, dipersatukan dalam tubuh baru ini dan akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan kita".
"Pertemuan ini telah dilakukan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Moresby, Papua Nugini pada bulan Juni 2014, bahwa organisasi Kemerdekaan Papua Barat harus terlebih dahulu bersatu sebelum permohonan keanggotaan dapat diajukan kembali ke Melanesia Spearhead Group (MSG). Kami sekarang bersatu dan akan mengajukan permohonan kembali di bawah badan baru ini, yaitu ULMWP".
Pengakuan MSG terhadap ULMWP sebagai Representatif, atau satu-satunya organisasi yang memperjuangkan Hak Kemerdekaan Rakyat Papua Barat, akan manjadi dasar pengakuan masyarakat internasional terhadap Hak Kemerdekaan Bangsa Papua Barat berdasarkan Prinsip Piagam PBB, wasalam.(Kgr)
