Wilayah Papua di jadikan lahan bisnis militer,sambil melindungi kaum Imperialisme Global dan Kapitalisme Global yang memiliki modal agar terus mengekploitasi sumber daya alam Papua. Kongkalingkong antara Kapitalis Global dan Kolonial Indonesia mendorong terlaksananya persetujuan New York 15 Agustus 1962,Roma Agreement 30 September 1962,yang melegitimasi proses ilegal penentuan pendapat rakyat Papua( PEPERA) 1969. Sejak saat itu,berbagai operasi kejahatan militer di luncurkan di Papua,mulai dari operasi Wisnu I dan II,Operasi Brathayudah,Operasi Kasuari,operasi Raja wali,operasi Katak,dan banyak operasi lainnya. Selain itu,Operasi Militer di Nduga, Timika, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yapen waropen dan Paniai sedang berlangsung saat ini akibat proses dominasi militer sejak masa lalu.
Operasi Militer saat ini,tidak terlepas dari kepentingan investasi kapitalis dan imperialis Global. Hal ini terbukti dari pembangunan infrastruktur Rezim Jokowi Fasis,pembukan Jalan trans dan dalam membangun bangunan lain sepenuhnya di kerjakan oleh militer,adalah untuk membuka akses bagi imperialis Global untuk terus beroperasi di wilayah yang di anggap terisoloasi.
Pembangunan pos-pos militer sepanjang jalan,seperti pangkalan militer di pulau Mapia,pembangunan posko di Timika,serta banyak pembangunan infrastruktur institusi militer yang sedang di padatkan yang tentu juga bertujuan untuk mengawal hantu hitam dalam perampokan sumber daya alam Papua dalam skala besar.
Banyak data yang menunjukan,bahwa beberapa daerah yang terjadi konflik mengandung potensi sumber daya alam. Seperti Ndugama taman Rorens distrik Mbua, Blok Wabu di Intan Jaya mengandung emas, Uranium, tembaga, nikel serta Minyak bumi terbesar setelah Meksiko ada di Papua Intan Jaya dan puncak papua, perusahaan kelapa sawit ada di Soron Raya,perusahaan Batu Bara ada di Maybrat,dan Iligal loging & Iligal Mining Pegawalan (LNG) di Bintuni,Blok C PT. ANTAM di pegunungan Bintang Ekonomi makro,FOOD State si Yahukimo,BLOK D PT ANTAM di Yahukimo, PT FI, Migas di Timika, Blok Wailand, Tambang Emas Bayabiru di Paniai dan Migas di perbatasan Waropen-Nabire yang merupakan target utama wilayah Konflik di Papua. Dan sudah tentu merupakan Grand Desain Konflik sehingga mempermudah arus Kontrol melalui Praktek kejahatan militer dan akses imperialis Global terhadap wilayah Papua yang kaya sumber daya alam tersebut.
Selain itu,pemekaran 5 Provinsi 31 daerah Otonomi Baru yang di paksakan oleh Boneka Jakarta di Papua,di tahun lalu,telah membuka peluang bagi transmigrasi dan peluang untuk menempatkan markas militer kolonial Indonesia 5 Pangdam 5 Mako Brimob, Kodim,dan banyak posko militer akan di bangun dengan dalil situasi Papua dalam ancaman TPNPB-OPM. Hal ini sudah tentu berdampak juga perampasan tanah adat atas nama pembangunan dan kesejahteraan. Mala peta kecil sudah mulai muncul di setiap provinsi baru yang telah di mekarkan.
Berdasarkan situasi tersebut kami berani katakan, bahwa" JIKA TIDAK MERDEKA MAKA TAHUN INI TERAKHIR KALI ORANG PAPUA HIDUP Di BUMI" Pembantaian masal terus terjadi,perampokan tanah milik masyarakat adat,Manusia di bunuh seperti selayaknya Bintang,emas di ambil alih atas nama pembangunan,hutan di kasur atas nama kesejahteraan,sekolah di bakar,rumah warga di bakar. Masyarakat Papua di wilayah konflik bersenjata dalam pengungsian sejumlah besar, banyak yang mati akibat tidak mendapatkan layanan akses kesehatan,banyak juga yang mati akibat kelaparan. Orang Papua tinggal hitungan hari kapan kita habis dari bumi ini,jika kita tidak Merdeka.
“BERIKAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SEBAGAI SOLUSI DEMOKRATIS BAGI RAKYAT PAPUA UNTUK MENGKHIRI KONFLIK DI TANAH PAPUA”
#Save Papua
#Papua Darurat Militer Kolonial Indonesia
#Tutup PT Freeport
#Hancurkan Kapitalisme
#Lawan Militerisme
#Hapuskan Kolonialisme
#Papua Darurat Kemanusiaan
#Bangkit Lawan Penindasan
#Bebaskan Papua
#Forum Independen Mahasiswa West Papua Fim-Wp
