Type Here to Get Search Results !

PRO & KONTRA: Octovianus Mote dan Benny Wenda

10052023

MAKSUD DAN TUJUAN:

ULMWP adalah Payung hukum dan kendaraan politik Bangsa Papua menuju PAPUA MERDEKA.

ULMWP adalah representatif suara politik Orang Asli Papua, (OAP) bagi Bangsa Indonesia dan Masyarakat Internasional.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRESTASI PERJUANGAN KETUA ULMWP, DALAM PERIODE KEPEMIMPINAN:

1. Octovianus Mote, pada 2014-2017
2. Benny Wenda , pada 2018-2023

(Hendaklah baca dan ikuti dengan seksama, serta menilai prestasi masing-masing kedua para Ketua ULMWP diatas , terlampir).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SEGENAP BANGSA PAPUA ANGKAT TOPI ATAS PRESTASI PENGURUS ULMWP DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP:

1. Presiden Benny Wenda.
2. Perdana Menteri Rev. Edison Waromi.
3. Ketua Dewan Nasional Buchtar Tabuni.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NEGARA SPONSOR PAPUA MERDEKA:

Bersama Tuan Presiden Benny Wenda , Bangsa Papua telah mengantongi 110 dari 194 negara-negara keangotaan PBB sebagai sponsor perjuangan PAPUA MERDEKA yang dengan setia di kawal oleh Negara Vanuatu guna menghapus Resolusi 2504 sebagai benteng pertahanan terakhir Negara Indonesia diatas meja Majelis Umum PBB.

#hormatketuawplotuanjhonanari

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DUA PULUH SATU (21) PRESTASI PERJUANGAN ULMWP PIMPINAN KETUA ULMWP , TUAN BENNY WENDA, PERIODE 2018 - 2023:

By: ERIK WALELA
New Guinea Land, 29 April 2023
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prestasi - prestasi ULMWP terlampir, sebagai berikut:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PERTANYAAN:

ULMWP Dipimpin Benny Wenda, Edison Waromi, Buchtar Tabuni, Alm. Jonah Wenda, apakah terbilang masuk dalam kategori Gagal?

JAWABAN: 

Kita bisa lihat progres yang dicapai ULMWP sejak 2018 hingga sekarang:

1. Tahun 2018, ULMWP bersama Pemerintah Republik Vanuatu menandatangai MoU kerja sama (hitam di atas putih) sebagai negara sponsor utama bagi perjuangan kemerdekaan West Papua dalam payung United Liberation Movement for West Papua.

2. Tahun 2018 juga, Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Ralph Regenvanu bersama ULMWP menghadiri pertemuan PIF di Nauru dan mempromosikan resolusi West Papua untuk diajukan ke PIF.

3. Tahun 2019, Vanuatu bersama ULMWP berhasil memenangkan resolusi West Papua dalam komunike PIF di Tuvanu dimana 18 negara termasuk New Zealand dan Australia dengan suara bulat nyatakan mendukung.

4. Pada tahun 2019 juga, petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua langsung kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa bersama negara sponsor resmi Pemerintah Vanuatu.

5. April – Mei 2019, ULMWP melalui Departemen Pertahanan sukses memediasi militer West Papua melalui Kongres I menyatukan seluruh militer West Papua dalam satu nama “West Papua Army“, dan bekerja berkooordinasi.

6. Desember 2019, hasil komunike 18 negara Pasifik resmi diadopsi oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ACP di Kenya, Afrika Timur sebagai resolusi ACP dimana 79 negara dengan suara bulat menyetujuinya.

7. Melihat semua perkembangan itu, ULMWP menggelar KTT-LB di Port Moresby Desember 2019 dan mulai meng-upgrade status menuju pemerintahan.

8. November 2020, Inggris menyatakan dukungan atas resolusi West Papua untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua.

9. Pada tahun 2020, ULMWP berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui Sidang Legislatif ULMWP yang berlangsug di Jayapura/Port Numbay, West Papua.

10. 1 Desember 2020, ULMWP mengumkan pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang (in waiting).

11. Februari 2021, Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua.

12. 1 Mei 2021, ULMWP mengumumkan pembentukan kabinet dan komando West Papua Army (Tentara West Papua).

13. 4 November 2021, ULMWP mengumkan Visi “Green State“ untuk Negara West Papua mendatang dalam KTT Iklim Global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.

14. 1 Desember 2021, ULMWP mengumkan pembentukan pemerintahan sementara tingkat wilayah (7 wilayah pemerintahan) dan Perdana Menteri bersama West Papua council.

15. Februari 2022, Uni Eropa dorong Indonesia izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB dan mendukung kunjungan PBB ke West Papua.

16. 2022, Parlemen Belanda menyetujui resolusi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.

17. Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri pertemuan dengan senat dan parlemen spanyol dan mengumumkan dukungan resmi untuk West Papua.

18. Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP megadakan hearing/dengar pendapat dengan Perlemen Kerajaan Belanda setelah Belanda mengeluarkan dukungan atas resolusi West Papua yang diajukan negara-negara Pasifik/ACP.

19. Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri COP27 di Mesir bersama Vanuatu dan bertemu utusan khusus PBB, dan menyerahkan VISI West Papua Green State Vision.

20. 1 Desember 2022, ULMWP mengumumkan paket lengkap Pemerintahan Sementara mulai dari Undang-Undang Dasar (UUDS), Pemerintah Sementara ULMWP, Pemerintah Sementara Wilayah, Visi negara West Papua (Green State Vision), Militer West Papua (West Papua Army), dan Kabinet Pemerintah lengkap.

21. Berhasil meloby pemerintah Fiji, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi basis manuver politik Indonesia di wilayah Melanesia dan Pasifik itu telah berubah drastis seratus sembilan puluh drajat / 190°.

(DAN MASIH BANYAK LAGI LAINNYA YANG KAMI BELUM URAIKAN SEMUA DI SINI, BAIK DIPLOMASI TERBUKAN MAUPUN JUGA TERTUTUTP)

New Guinea Land, 29 April 2023
Erik Walela

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies