.......
Tanggal 21 Mei 2014 diadalan "Seminar PBB Regional Pasifik untuk pemberantasan kolonialisme di Suva ,Fiji yang meng-agendakan mempercepat dekolonisasi di Pasifik menjelang tahun 2020, dan melaporkan daerah-daerah di pasifik yang menjadi daerah jajahan ke majelis umum PBB".
.......
Pada tahun 2019 Ketua Komisi HAM PBB Mrs. Michelle Bachelet menetapkan beberapa wilayah di dunia dengan status sebagai "WILAYAH KONFLIK" untuk serius dipantau, termasuk Papua Barat berdasarkan laporan pelanggaran HAM yang diterima dari berbagai pihak.
.......
Pada bulan Agustus tahun 2019 Pasifik Islands Forum (PIF) yang terdiri dari 18 negara dari kawasan Melanesia, Polinesia dan Mikronesia menetapkan salah satu Komunike, yakni "Komisi HAM PBB harus ke Papua Barat untuk investigasi pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara Indonesia".
.......
Pada bulan Desember tahun 2019 79 negara dari Africa, Caribean dan Pasific (ACP) kembali adopsi dan tetapkan salah satu Komunike yang diusul oleh 18 negara yang yang terhimpun dalam PIF, yakni "Komisi HAM PBB harus berkunjung ke Papua Barat" itu. Dan hasil investigasi dengan target harus dilaporkan pada Sidang Umum PBB pada bulan September 2020 di New York Amerika. Karena Corona tertunda.
.......
Pada tanggal 17 Mei 2021 negara2 anggota PBB di New York menetapkan Resolusi R2P ihwal intervensi negara2 anggota PBB, bila ditemui adanya pelanggaran HAM serius dalam suatu wilayah negara... Hasil votingnya 115 negara setuju, 15 negara tidak setuju termasuk negara Indonesia dan 2 negara abstain.
.......
Pada bulan September 2021 baru pertama kali dalam sejarah yang panjang dalam perjuangan Free West Papua di Majelis Umum diungkap oleh Sekjen PBB Mr. Antonio Guterres dalam pidato pembukaan Sidang Umum PBB bahwa "45 negara kategori PELANGGAR HAM BERAT, termasuk negara Indonesia di Papua Barat" berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak termasuk dari Komisi HAM PBB... Itu tertanda masalah Free West Papua sudah menjadi agenda serius di Markas Besar PBB di New York Amerika.
.......
Tanggal 9 November 2022 di Jenewa Swiss 8 negara menyoroti Indonesia dalam Sidang UPR Dewan HAM PBB pada sesi ke 41 ihwal pelanggaran HAM berat di Papua Barat dan mendesak Komisi HAM PBB harus investigasi ke Papua Barat... VIDEONYA DIMUAT DIBAWAH ITU.
.......
Pada tanggal 30 Maret 2023 Majelis Umum PBB yang didukung lebih dari 130 negara mengadopsi Resolusi untuk meminta pendapat dari Penasehat Mahkama Internasional (ICJ) tentang Perubahan Iklim yang diajukan oleh Blue Ocean Law di Vanuatu. Berdampak bagi Papua Barat dengan posisi sebagai paru paru dunia.
.......
Bris Mramra ... Hasil Rapat paripurna Majelis Umum PBB tanggal 12 Mei 2023 (Viral Video Youtube) akan direkomendasikan ke dalam R2P lanjutan pada 26 Juni 2023 sebagai Agenda Resmi PBB di bulan September 2023.
.......
Pansus Dekolonisasi mengadakan Seminar Regional Pasifik 2023 di Bali, Indonesia, dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2023, dalam rangka Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme keempat (2021-2030).
Seminar diselenggarakan di bawah naungan Panitia Khusus, yang secara resmi disebut Panitia Khusus Situasi Berkaitan dengan Implementasi Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Jajahan (disebut juga Panitia Khusus 24 atau sebagai "C-24").
Panitia Khusus akan mempertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi Seminar pada sesi substantif bulan Juni, dan kemudian akan mengirimkannya ke Majelis Umum PBB memenuhi resolusi ketua Majelis Umum 77/322 yang dikeluarkan tanggal 19 April 2023 untuk berproses itu.
.......
Pada tanggal 25 Mei 2023... Sebuah kelompok advokasi Australia telah menyerukan agar Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam daftar PBB "Wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri", mengutip pemungutan suara "palsu" pada tahun 1969 dan pelanggaran hak asasi manusia yang memburuk di wilayah Melanesia yang dikuasai Indonesia itu.
CATATAN
Semua agenda yang dilakukan ini pasti akan ada solusi dan endingnya termasuk agenda ihwal Free West Papua.
Ihwal Free West Papua... Apakah akan diselesaikan lewat Majelis Umum PBB dengan solusi Referendum atau lewat Dewan Keamanan PBB dengan solusi perundingan atau negosiasi...
Persoalan Free West Papua, bila diselesaikan lewat pendekatan negosiasi atau perundingan pastinya Papua Barat akan merdeka.
Jika Free West Papua diselesaikan lewat pendekatan referendum untuk kepastian Papua Barat merdeka masih tanda tanya, bila pendatang juga ikut memilih dalam referendum. Apalagi dengan dibukanya DOB (Daerah Otonomi Baru) yang berdampak bertambahnya penduduk baru yang banyak di Tanah Papua.
Semoga, yang terlaksana adalah jalan perundingan atau negosiasi untuk pengakuan atas kemerdekaan Papua Barat yang dianeksasi negara Indonesia, bukan referendum yang tak pasti untuk rebut kemenangan itu.
HARUS INGAT bahwa agenda politik yang pastipun DALAM SEDETIK bisa berubah, maka Orang Papua Proto harus SERIUS ATAU PRO AKTIF berjuang dengan sikap BERDOA DAN BEKERJA sesuai semangat, kemampuan dan kapasitas yang melekat.
