Written by Frans/Papos
Thursday, 30 June 2011 00:00
MERAUKE [PAPOS] – Banyak persoalan yang ditemukan di wilayah perbatasan NKRI-PNG seperti kemiskinan, para pelintas batas, pelayanan terhadap masyarakat dan beberapa persoalan mendasar lain. Olehnya, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh agar dilakukan pemekaran terhadap sejumlah wilayah di daerah perbatasan, termasuk Kota Merauke dan Kabupaten Muyu. Olehnya, Pemkab Merauke sebagai kabupaten induk, harus memberikan dukungan secara penuh.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Agustinus Kuyap kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik dalam konfrensi pers Selasa (28/6). “Saya melihat, Pemkab Merauke tidak menghargai Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Hal itu dapat dibuktikan dari tidak ada itikad baik untuk menerima rekomendasi yang telah ditandatangani. Kan, kami hanya menyerahkan untuk dikembalikan lagi. Itu prosedurnya untuk tim bergerak lagi ke tingkat pusat,” ujar Kuyap.
Dijelaskan, selama ini, kabupaten induk yang berada di daerah-daerah perbatasan, hanya melihat kepentingan di pusat, tanpa mengetahui kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Olehnya, pemerintah pusat memberikan suatu perhatian secara serius agar sejumlah wilayah perbatasan harus dimekarkan. Sehingga pemerintah setempat, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita harus akui jika sesama masyarakat di daerah perbatasan, kurang tersentuh selama ini. Jadi, dengan pemekaran, tentunya mereka akan dilayani secara baik,” tegas dia.
Kebijakan pemerintah pusat itu, lanjut dia, harus didukung dan tidak boleh ditolak. “Mau tidak mau, suka tidak suka, kabupaten induk harus mendukung dan mendorong dilakukan pemekaran. Harus dipahami juga bahwa daerah perbatasan adalah benper terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, semua orang harus memberikan dukungan,” pintanya.
Ditambahkan, perjuangan untuk pemekaran Kota Merauke dan Kabupaten Muyu, bukan baru terjadi sekarang. Tetapi sudah dari berberapa tahun silam dan itu harus bisa dipahami semua orang, termasuk Pemkab Merauke. Apalagi, berbagai kajian telah dilakukan dan juga presentasi d tingkat provinsi oleh kabupaten induk. Jadi, harusnya Pemkab Merauke memberikan dukungan untuk pemekaran segera direalisasikan. [frans]