Paskalis: Kodam dan Polda Papua Cukup Membekap
Jayapura-Seringnya terjadi gangguan keamanan di PT Freeport Indonesia, yang telah banyak menelan korban jiwa, menjadi salah satu perhatian serius dari Komisi I DPR RI yang membidangi masalah pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informasi. Terkait dengan itu, Komisi I DPR RI mengagendakan pembahasan masalah keamanan yang krusial di wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), demi tercipta rasa aman bagi ribuan karyawan bersama keluarga mereka di perusahaan tambang mineral tembaga, emas dan perak terkemuka di dunia itu. Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Kaukus Parlemen RI untuk Papua, Paskalis Kossay,S.Pd,MM di Jayapura, Kamis. “Kami sudah meminta rekan-rekan di Komisi I DPR RI untuk mengagendakan pertemuan khusus dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna membahas persoalan keamanan di areal tambang itu sehingga ada jaminan keamanan riil bagi ribuan karyawan yang bekerja di situ,” katanya.
Diakui bahwa pihaknya pada beberapa pekan lalu telah bertemu dengan manajemen PTFI yang diwakili Vice President, Sonny Kosasih dan pada kesempatan itu, baik dirinya maupun manajemen Freeport memiliki kesamaan pandangan bahwa persoalan keamanan di areal operasional tambang Freeport harus segera dibahas dan dicarikan jalan keluar yang baik demi kebaikan bersama dan untuk nama baik Indonesia di mata masyarakat antarbangsa.
Menurut Paskalis, yang baru saja menerbitkan bukunya “Pergumulan Putra Balim di Senayan” itu, salah satu solusi menuntaskan persoalan keamanan di Freeport adalah Pemerintah harus meninjau kembali Kepres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
“Sangat baik kalau pengamanan di wilayah operasional Freeport itu ditangani Freeport dan didukung penuh oleh aparat keamanan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua, karena merekalah yang lebih memahami kondisi riil dan situasi sosial-budaya masyarakat di Papua,” katanya.
Itu berarti, petugas keamanan internal Freeport berada di lingkaran dalam dan aparat TNI-Polri di lingkaran luar.
Selain itu, kita melibatkan juga masyarakat setempat untuk ikut memberikan kontribusi mengamankan wilayah operasional tambang mineral terbesar di dunia itu.
Paskalis mengakui, gangguan keamanan sering terjadi di wilayah Freeport dan telah menelan banyak korban jiwa, namun hingga kini pemerintah belum mampu menuntaskan persoalan kemanusiaan yang krusial ini.
“Negara harus dapat memberikan jaminan keamanan riil bagi semua orang yang berada di wilayah Obvitnas itu. Jangan sampai Negara gagal menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman kepada ribuan karyawan Freeport beserta keluarga mereka,”kata Paskalis.(don/don)
